Batam - Karut marut persoalan lahan di Batam dalam teropong Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu membentuk sebuah tim khusus untuk menangani hal ini.

Permasalahan lahan di Batam cukup kompleks mulai dari soal hutan lindung, reklamasi hingga penguasaan oleh segelintir orang. KPK memandang hal ini perlu diberi perhatian khusus.

"Kita ada tim untuk itu (lahan)," kata Basaria Panjaitan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ketika berkunjung ke Batam, Rabu (28/11/2018).

Ia mengatakan, tim tersebut satu persatu akan mengurai permasalahan di Kota Batam maupun Kepri, termasuk persoalan lahan. 

"Tidak hanya lahan kita juga ada tim tambang, keuangan dan lainnya," kata Basaria. 

Ia menegaskan, KPK memandang serius permasalahan lahan di Batam, namun proses pembahasan tersebut sudah berjalan. 

"Bukan kita tidak masuk ke lahan, seharusnya (tim itu) sudah berjalan," kata Basaria. 

Permasalahan lahan di Kota Batam sudah menjadi perhatian KPK. Namun, terakhir lembaga itu hanya menangani pada tahun 2007 terkait kasus alih fungsi lahan hutan lindung Dam Baloi.

Saat itu, bahkan Ketua KPK Antasari Azhar sempat turun langsung ke Batam. Sejumlah pejabat diperiksa, termasuk mantan Ketua Otorita Batam Ismeth Abdullah.

Penanganan kasus itu mandek. Pada 30 Desember 2010 hutan Baloi resmi beralih fungsi, ditandai dengan terbitnya SK Menteri Kehutanan No. 724/Menhut-II/2010 tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung Tembesi seluas 838,8 hektar, dan SK No. 725/Menhut-II/2010 tentang pelepasan kawasan Hutan Lindung Baloi seluas 119,6 hektar.

Selain itu, diduga ribuan hektar lahan BP Batam diduga dikuasai segelintir orang. Begitu juga dengan permain lahan reklamasi di Batam.

Kehadiran Basaria di Batam untuk mengikuti beberapa agenda seperti peresmian aplikasi perpajakan pemko dan kuliah umum.

(tan)