KPK: Penyelewengan Pajak Daerah Termasuk Korupsi

KPK: Penyelewengan Pajak Daerah Termasuk Korupsi

Ilustrasi.

Batam - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memonitor langsung penerimaan pajak secara online di daerah. Para wajib pajak yang mengemplang setoran pajak terancam jeratan tindak pidana korupsi.

Waki Ketua KPK RI, Basaria Panjaitan mengatakan keterlibatan lembaganya dalam memonitor pendapatan pajak online ini, agar pendapatan tersebut seutuhnya bisa masuk kas daerah.

“Misalnya saya menginap di salah satu hotel di Batam dengan biaya Rp 1 juta per malam, 10 persennya otomatis dibayarkan pada pemerintah sebagai pajak, jika tidak, hotel tersebut mencuri pendapatan daerah atau bisa juga disebut sebagai korupsi,” ujar Basaria di Batam, Kamis (28/11/2018).

Menyikapi hal tersebut, KPK saat ini meluncurkan implementasi sistem monitoring penerimaan pajak online. Di Batam, setidaknya ada 16 pemerintah daerah (pemda) dan bank yang meneken perjanjian kerjasama tentang pemanfaatan sistem ini.

Pada kesempatan tersebut, pihaknya sengaja mengundang para wajib pajak agar mengetahui berbagai kewajibannya. Program monitoring ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya administrasi pengelolaan penerimaan daerah yang bebas dari KKN. 

Dengan menggunakan sistem pajak online, dapat mendorong pemda untuk menerapkan sistem administrasi pencatatan penerimaan pajak daerah lebih efektif, efisien, dan akuntabel dengan berbasis teknologi informasi. 

(ret)