Tanjungpinang, Batamnews – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) serius mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) meraih predikat informatif. Langkah konkret itu diwujudkan melalui rapat koordinasi dan bimbingan teknis (bimtek) penguatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berlangsung di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin, 18 Mei 2026.

Kegiatan yang dibuka Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, ini diikuti sekitar 160 peserta dari OPD Pemprov Kepri dan pemerintah kabupaten/kota se-Kepri. Menurut Nyanyang, momen ini penting untuk memperkuat sinergi pengelolaan informasi publik di daerah.

Dalam sambutannya, Nyanyang memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran PPID yang telah konsisten menjaga keterbukaan informasi. 

Baca juga: Modus Kertas Karbon Gagal: Sabu 1,3 Kg di Bandara RHF Tanjungpinang Terbongkar, Pelaku Inisial AJD Masih Buron

Ia mengakui, Provinsi Kepri mampu mempertahankan predikat "Informatif" dengan nilai indeks yang terus meningkat. Namun, Nyanyang mengingatkan agar semua pihak tidak cepat berpuas diri.

"Prestasi di atas kertas dan angka-angka indeks jangan sampai membuat kita terlena. Keterbukaan informasi publik bukan sekadar ajang penilaian tahunan," tegasnya.

Ia menambahkan, target ke depan adalah memastikan tingginya nilai keterbukaan informasi berjalan seiring dengan meningkatnya kepuasan masyarakat. Menurutnya, keterbukaan informasi harus bertransformasi dari sekadar kewajiban administratif menjadi budaya kerja dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Nyanyang juga memberikan sejumlah arahan tegas. Mulai dari penguatan komitmen pimpinan, dukungan anggaran, sumber daya manusia, hingga percepatan digitalisasi layanan informasi publik.

"Pelayanan informasi harus adaptif terhadap teknologi. Permohonan informasi harus mudah diakses lewat internet, cepat direspons, dan didukung admin yang kompeten," ujarnya.

Ia bahkan menargetkan seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kepri dan kabupaten/kota se-Kepri bisa meraih predikat "Informatif" dalam penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Ia meminta instansi lebih proaktif menyediakan informasi berkala melalui website atau media sosial.

"Jangan menunggu masyarakat meminta informasi baru kita bergerak. Informasi yang wajib diumumkan harus tersedia secara berkala, mudah dipahami, dan mudah diakses," katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri, Hendri Kurniadi, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menyelaraskan persepsi, visi, dan langkah strategis antara PPID provinsi dan kabupaten/kota. Forum ini juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan menguatkan kapasitas SDM.

Hendri turut membanggakan capaian Provinsi Kepri dalam penilaian keterbukaan informasi publik tingkat nasional tahun 2025, yakni peringkat kelima nasional dan menjadi provinsi terbaik di luar Pulau Jawa. "Capaian ini harus menjadi motivasi bagi kita semua," katanya.

Baca juga: Rute Pawai Takbir Iduladha 1447 H di Tanjungpinang Dipersingkat, Tak Lagi Sampai Km 12

Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan Komisioner Komisi Informasi Pusat, Rospita Vici Paulyn, serta perwakilan Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Rega Tadeak Hakim, secara virtual.

Turut hadir Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepri Arison, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepri Luki Zaiman Prawira, serta para kepala OPD dan kepala dinas kominfo se-Kepulauan Riau.