Tanjungpinang, Batamnews - Pulau Penyengat di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, ditetapkan sebagai simbol wisata halal Indonesia. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hasan, saat berkunjung ke pulau tersebut.

“Pulau ini bukan hanya simbol sejarah dan budaya, tetapi kini juga menjadi simbol halal tourism Indonesia,” ujar Haikal, yang hadir bersama Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, pada Kamis, 16 Oktober 2025.

Kunjungan tersebut bertujuan meninjau potensi wisata religi dan budaya Pulau Penyengat. Pada kesempatan yang sama, diserahkan sertifikat halal untuk 438 produk UMKM setempat.

Baca juga: Viral Tren "Maui Wowie" di Singapura, TikToker Gelantungan di Fasilitas Umum Ditegur LTA

Haikal menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, dan pemerintah daerah atas dukungannya mengembangkan wisata halal di sana. Ia juga menekankan bahwa tren produk halal telah menjadi bagian dari ekonomi global.

“Dunia kini menerima bahwa halal is for all. Di negara seperti Rusia, Amerika, Korea, hingga China, produk halal justru dianggap sebagai simbol kualitas, kebersihan, dan transparansi,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menjelaskan, kolaborasi antara Kementerian Pariwisata dan BPJPH telah membuahkan hasil nyata. Program sertifikasi halal bagi UMKM di desa wisata mulai digulirkan sejak Juli 2025.

“Hingga 15 Oktober, tercatat 438 produk UMKM di Pulau Penyengat telah tersertifikasi halal. Ini adalah hasil signifikan dari pilot project di 20 desa wisata,” jelas Widiyanti.

Ke depan, program ini akan diperluas ke 1.500 desa wisata di 15 provinsi. Langkah ini merupakan bagian dari strategi memperkuat Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025.

“Dengan demikian, kita tidak hanya memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata ramah Muslim dunia, tetapi juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat lokal,” tambahnya.

Widiyanti menegaskan, Pulau Penyengat dengan warisan budaya dan religiusnya merupakan lokasi yang tepat untuk membangun ekosistem pariwisata halal yang inklusif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengapresiasi dukungan BPJPH dalam penguatan industri halal di wilayahnya.

Baca juga: "Lapor Pak Purbaya" Resmi Beroperasi, Saluran Pengaduan Pajak dan Bea Cukai via WhatsApp

“Kepri sudah termasuk daerah dengan indeks industri halal tertinggi. Melalui wisata dan kuliner halal, kami ingin Kepri menjadi etalase ekonomi baru yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing,” pungkas Ansar.

Kegiatan ini juga dihadiri Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah, Ketua TP-PKK Provinsi Kepri Dewi Kumalasari Ansar, Ketua BKOW Provinsi Kepri Nenny Dwiyana Nyanyang, serta jajaran Forkopimda Kepri.