Batam, Batamnews - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian dan penjelasan Wali Kota Batam atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Senin, 8 September 2025.

Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Batam ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua II Budi Mardiyanto. 

Hadir pula Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat Lembaga Adat Melayu (LAM) Batam, akademisi, insan pers, serta undangan lainnya.

Baca juga:  Lurah Sei Harapan Dicopot, Walikota Batam: Tunggu Vonis Hukum

Dalam pengantarnya, Kamaluddin menegaskan bahwa setelah disahkannya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Pemko Batam diwajibkan menyampaikan Ranperda APBD beserta nota keuangannya. 

“Hari ini kita laksanakan sidang paripurna dengan agenda tunggal, yakni mendengarkan penyampaian Wali Kota Batam atas Ranperda APBD 2026,” ujarnya.

Wali Kota Batam Amsakar Achmad dalam pidatonya menyampaikan apresiasi atas sinergi DPRD dan pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa penyusunan Ranperda APBD 2026 berpedoman pada aturan pemerintah, termasuk PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. APBD 2026 juga diselaraskan dengan RKPD, KUA-PPAS, hingga RPJMD Kota Batam 2025–2030.

Dalam nota keuangannya, Amsakar memaparkan sejumlah prioritas pembangunan, antara lain:

• Peningkatan SDM: beasiswa, pembangunan ruang kelas baru, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kerja, serta pelatihan pelaku usaha pariwisata.
• Infrastruktur perkotaan: pembangunan gedung kantor bersama, revitalisasi Gedung Beringin, jalan dan jembatan, penanganan banjir, persampahan, dan fasilitas kesehatan.
• Pemerataan kesejahteraan: subsidi bunga nol persen bagi UMKM, bantuan sosial lansia, insentif RT/RW, hingga perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
• Reformasi birokrasi dan pelayanan publik: pemenuhan standar pelayanan minimum, belanja ASN sesuai regulasi, serta dukungan hibah lembaga kemasyarakatan.
• Peningkatan daya saing daerah: penguatan sektor pariwisata, pembangunan pusat kebudayaan, infrastruktur investasi, serta menjaga kondusivitas.

Struktur APBD 2026 dipaparkan dengan target pendapatan daerah Rp4,62 triliun. Angka itu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp2,58 triliun, serta transfer pusat dan antar daerah Rp2,04 triliun.

Baca juga: Amsakar Achmad Ditunjuk Pimpin DPW NasDem Kepri, Gantikan Muhammad Rudi 

Sementara belanja daerah direncanakan Rp4,73 triliun, dengan rincian belanja operasi Rp3,67 triliun, belanja modal Rp1,04 triliun, dan belanja tidak terduga Rp23 miliar. Adapun pembiayaan daerah sebesar Rp115,5 miliar berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

“Semoga apa yang kita laksanakan hari ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Batam yang kita cintai,” tutup Amsakar.

Usai penyampaian nota keuangan, Wali Kota menyerahkan dokumen Ranperda APBD 2026 kepada pimpinan DPRD. Ketua DPRD kemudian meminta fraksi-fraksi partai menyiapkan pandangan umum untuk paripurna berikutnya, sebelum menutup jalannya rapat.