Jakarta, Batamnews – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengkritik ketimpangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antarprovinsi di Indonesia, khususnya antara daerah di Jawa dan luar Jawa. 

Dalam rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan sejumlah gubernur, Rabu, 30 April 2025, Rifqinizamy menyindir Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad yang dinilai masih bergantung pada dana transfer pusat, padahal potensi daerahnya cukup besar.  

Rifqinizamy membandingkan Kepri dengan DKI Jakarta, yang PAD-nya sangat tinggi sehingga ketergantungan pada APBN hanya 29% (setara Rp 26 triliun). Sementara itu, banyak provinsi di luar Jawa, termasuk Kepri, masih sangat bergantung pada dana pusat.  

Baca juga: Peringati May Day di Karimun, Serikat Pekerja dan Pengusaha Gelar Seminar

"Pak Gubernur Ansar (Kepri) ini bajunya saja sama dengan Mas Pramono (Gubernur DKI), sama-sama gubernur. Tapi angkanya jauh," ujarnya.  

Menurutnya, Kepri seharusnya bisa lebih mandiri mengingat potensi sektor kelautan, perdagangan, dan pariwisata yang besar, terutama di Batam yang menjadi pusat ekonomi. Namun, realitanya, pembangunan di Kepri masih sangat mengandalkan dana transfer dari pusat.  

Rifqinizamy mengungkapkan, saat ini hanya empat provinsi yang PAD-nya di atas 60%, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten.  

Sementara itu, lebih dari 70% daerah di Indonesia masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap APBN, dengan PAD di bawah 40%. Bahkan, beberapa daerah PAD-nya di bawah 10%, seperti beberapa provinsi di Indonesia Timur.  

Komisi II DPR mendorong formula pendanaan yang lebih adil agar daerah dengan PAD tinggi bisa lebih mandiri, sementara dana APBN difokuskan untuk daerah yang benar-benar membutuhkan.  

Baca juga: Perayaan Hari Buruh di Batam: Forkopimda Lepas Burung Dara dan Ajak Jaga Kondusivitas

"Kita perlu susun formula yang berkeadilan. Bisakah kita buat terminologi ‘merdeka fiskal’ untuk beberapa provinsi? Karena dengan PAD-nya, mereka sebenarnya cukup untuk membiayai pembangunan," ujar politikus NasDem itu.  

Kritik ini dinilai sebagai teguran keras bagi Pemprov Kepri dan daerah lain yang masih bergantung pada APBN. Gubernur Ansar Ahmad belum memberikan tanggapan resmi, tetapi isu ini memicu perdebatan di media sosial, dengan warganet mempertanyakan efektivitas pengelolaan potensi daerah.  

Rifqinizamy menyarankan agar daerah Meningkatkan inovasi pendapatan, seperti optimalisasi pajak dan retribusi. Memperkuat kerja sama investasi swasta di sektor unggulan. Mendorong desentralisasi fiskal yang lebih fleksibel.  

Dengan begitu, ketimpangan fiskal antara Jawa dan luar Jawa bisa dikurangi, dan pembangunan bisa lebih merata.