Jakarta, Batamnews – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arif, menekankan sepuluh rencana kebijakan yang akan dijalankan oleh BKN dalam merespons Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. 

Arahan ini disampaikan pada apel pagi yang rutin dilaksanakan oleh seluruh pegawai BKN Pusat, Kantor Regional, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN.

Zudan Arif menyatakan bahwa sepuluh rencana kebijakan ini merupakan bentuk respons cepat BKN dalam menyikapi Inpres tersebut. 

Baca juga: Petinju Irlandia John Cooney Meninggal di Usia 28 Usai Alami Cedera Otak dalam Pertarungan

“Untuk menyikapi efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden, diperlukan skema kerja yang lebih adaptif agar tugas dan pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien,” ujar Zudan dalam arahan apel pagi secara daring, Senin, 3 Februari 2025 di Jakarta.

Ia menambahkan bahwa Inpres tentang efisiensi anggaran 2025 ini merupakan kesempatan emas bagi pemerintah untuk lebih responsif, efisien, dan transparan dalam melayani masyarakat serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Berikut adalah sepuluh rencana kebijakan yang akan dijalankan oleh BKN:

1. Peniadaan jam kerja fleksibel – Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan disiplin kerja yang lebih terstruktur.
2. Pemberlakuan skema kerja efisien – Seperti Work From Anywhere (WFA) selama dua hari dan bekerja di kantor selama tiga hari.
3. Memastikan kinerja harian bawahan – Dengan sistem pelaporan yang konkret untuk meningkatkan akuntabilitas.
4. Pembatasan perjalanan dinas – Baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk menghemat anggaran.
5. Maksimalkan koordinasi responsif melalui media daring – Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi komunikasi.
6. Memastikan efisiensi penggunaan listrik/energi – Mengurangi konsumsi energi di lingkungan kerja.
7. Penyesuaian pakaian kerja – Yang mengutamakan kenyamanan tanpa mengesampingkan profesionalitas.
8. Penggunaan anggaran yang efektif – Memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak maksimal.
9. Mengoptimalkan kerja sama dengan donor, mitra, dan pihak ketiga – Dengan tetap menjaga prinsip good governance.
10. Kantor Regional memastikan konsultasi kepegawaian tuntas di masing-masing wilayah kerja – Mempercepat penyelesaian masalah kepegawaian di daerah.

Baca juga: 700 Tenaga Honorer Lingga Terancam PHK, Zuhardi: Jangan Jadikan Rakyat Korban Politik!

Dalam apel pagi tersebut, Zudan juga menekankan bahwa BKN harus memudahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyikapi permasalahan kepegawaian, termasuk penyelesaian masalah hukum, kesejahteraan, karier, dan peningkatan pendidikan. 

“Kami harus memastikan bahwa ASN dapat bekerja dengan nyaman dan produktif, sambil tetap mengutamakan efisiensi anggaran,” ujarnya.

Zudan mengimbau seluruh pegawai BKN dan ASN di Indonesia untuk tidak melihat efisiensi anggaran sebagai hambatan, melainkan sebagai peluang dan tantangan untuk meningkatkan kecepatan pelayanan. 

“Dengan demikian, pelayanan kami dapat sesuai dengan ekspektasi masyarakat dan ASN,” tutupnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam menciptakan tata kelola kepegawaian yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.