Tanjungpinang, Batamnews – Wahyu Wahyudin, Anggota Fraksi PKS DPRD Kepulauan Riau (Kepri) sekaligus Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, menekankan pentingnya pengawalan terhadap nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari kalangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) Non-ASN yang belum lulus seleksi tahap pertama. 

Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Forum PTK Non-ASN yang dipimpin oleh Zontriawan, Senin, 20 Januari 2025, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kepri.

Wahyu menyuarakan keprihatinannya atas nasib tenaga pendidik yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan status, meski telah lama berkontribusi bagi dunia pendidikan di Kepri. Ia mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Kepri untuk lebih aktif mencari solusi atas permasalahan ini.

Baca juga: Seleksi PPPK Tahap II Diperpanjang Lagi hingga 20 Januari 2025, Gagal Lolos CPNS Bisa Daftar

“Kita harus memastikan tidak ada tenaga pendidik dan kependidikan yang merasa ditinggalkan. Dinas Pendidikan perlu hadir secara aktif untuk mengawal mereka, memberikan pendampingan, dan mencari solusi yang terbaik,” tegas Wahyu.

RDP yang dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, anggota Forum PTK Non-ASN, dan sejumlah anggota DPRD Komisi IV ini menjadi ajang bagi para peserta untuk menyampaikan aspirasi dan keluh kesah terkait proses seleksi PPPK. Zontriawan, Ketua Forum PTK Non-ASN, menjelaskan bahwa banyak tenaga pendidik yang telah mengabdi bertahun-tahun namun masih belum memperoleh kejelasan status sebagai PPPK.

Legislator yang terpilih dari Dapil Batam ini menambahkan, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan yang lebih signifikan untuk memastikan para PTK Non-ASN ini mendapatkan hak mereka secara adil. Ia juga mendesak agar evaluasi terhadap seleksi tahap pertama dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, demi mencegah polemik berkepanjangan.

Baca juga: Pemko Batam Lanjutkan Seleksi PPPK Tahap 2, Fokus Penataan Tenaga Non-ASN

Rapat tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi, salah satunya adalah Dinas Pendidikan harus mengawal persoalan ini secara intensif. Wahyu Wahyudin menegaskan, DPRD akan terus mengawal proses ini hingga ada kepastian dan keadilan bagi semua PTK Non-ASN yang terdampak.

“Keberhasilan pendidikan di Kepri tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di atas kertas, tetapi juga oleh perhatian nyata terhadap para tenaga pendidik yang menjadi garda terdepan. Kita harus berdiri bersama mereka,” tutup Wahyu Wahyudin.