Batam, Batamnews - Keputusan Amsakar Achmad untuk mendaftarkan dirinya sebagai bakal calon Wali Kota Batam melalui DPP Partai Nasdem menuai kritik dari berbagai pihak. Langkah ini dinilai mencederai marwah dan wibawa DPW Nasdem Provinsi Kepulauan Riau sekaligus mengangkangi aturan partai binaan Surya Paloh tersebut.

Mekanisme internal Partai Nasdem mengatur bahwa penjaringan dan usulan calon kepala daerah dari DPD akan ditetapkan oleh pengurus DPW untuk kemudian diteruskan ke pengurus di tingkat pusat. 

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua Tim Penjaringan DPW Partai Nasdem Kepri, Suhadi, yang menyatakan bahwa Amsakar telah melanggar aturan karena tidak menghargai proses yang telah disusun sebelumnya.

Pengamat sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai keputusan Amsakar terbilang arogan dan berpotensi menimbulkan perpecahan di internal Partai Nasdem. Amsakar seolah mengesampingkan peran dari seluruh pengurus DPW Nasdem Kepri, termasuk kepengurusan di tingkat Kota Batam.

Baca juga: Polemik Pendaftaran Bacalon Pilkada Batam Amsakar ke NasDem, Suhadi: Wajib Lewat DPW

"Walaupun yang bersangkutan Ketua DPD, DPW, atau DPP ya tetap harus mengikuti prosedur, karena kan ada tim penjaringan. Saya berharap DPP juga akan memberikan pendidikan politik dan harus konsisten dalam menegakkan aturan serta mekanisme partai dalam melakukan penjaringan calon kepala daerah, jangan sampai tidak taat aturan," ujar Fernando Emas pada Kamis, 23 Mei 2024.

Fernando menduga ada dua hal yang melatarbelakangi rencana Amsakar untuk mendaftar langsung melalui DPP Nasdem. Pertama, Amsakar seolah ingin menunjukkan kekuatan jaringannya di tingkat pusat. Sebaliknya, Fernando memandang bahwa Amsakar seharusnya mampu mengesampingkan kepentingan pribadinya demi menjaga keharmonisan di tubuh Partai Nasdem. 

"Lalu yang kedua, mungkin saja beliau tidak yakin akan mendapat rekomendasi dari Partai Nasdem. Apalagi pernah ada isu beliau melakukan pendekatan dengan partai lain. Jangan sampai konflik sekarang ini dibangun hanya sebagai alibi untuk keluar dari Nasdem," kata Fernando.

Atas dasar ini, Fernando Emas meminta agar DPP Nasdem tidak tebang pilih atau cenderung mengistimewakan salah satu bakal calon kepala daerah tertentu dengan tidak mengikuti mekanisme yang ada. Hal ini dapat menimbulkan konflik di tubuh internal partai akibat ulah salah satu pihak yang menutup mata terhadap peran para kader di tingkat kepengurusan wilayah.

Baca juga: Tim Penjaringan Kecewa, Amsakar Achmad Batalkan Ambil Formulir Pendaftaran Pilwako Batam ke NasDem

"Jangan sampai nanti Partai Nasdem menabrak aturan-aturan yang mereka buat sendiri. Ini kan menjadi contoh yang tidak baik nantinya, bagaimana seorang kepala daerah tidak taat pada aturan-aturan yang sudah dibuat, jangan-jangan nanti tidak taat juga pada UU atau PP yang sudah ada," jelasnya.

Nasdem merupakan partai politik yang memberikan kesempatan bagi Amsakar Achmad untuk maju sebagai Wakil Wali Kota Batam bersama H. Muhammad Rudi pada periode 2016-2021 dan 2021-sekarang. Namun, santer berhembus kabar jika Amsakar telah meninggalkan partai binaan Surya Paloh tersebut jelang Pilwako Batam 2024 nanti, bahkan beredar pula surat pengunduran diri Amsakar dari Nasdem tertanggal 15 April 2024.

"Seharusnya beliau tegas, kalau memang sudah mundur, tidak perlu ada lagi perdebatan di ruang publik terkait pencalonan," tutup Fernando.