Menteri Dalam Negeri: Pj Kepala Daerah Ikut Pilkada 2024 Wajib Mundur 

Menteri Dalam Negeri: Pj Kepala Daerah Ikut Pilkada 2024 Wajib Mundur 

Pemilihan Kepala Daerah 2024 serentak

Jakarta, Batamnews - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menegaskan bahwa Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang berencana untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 wajib untuk mundur dari jabatannya. 

Tito menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menerbitkan surat edaran (SE) yang berisi imbauan agar Pj kepala daerah yang akan maju di Pilkada untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebelum pendaftaran Pilkada dibuka.

"Saya tadi sudah berkoordinasi dengan Ketua KPU, nanti akan terbit peraturan KPU, itu nanti penjabat-penjabat itu tidak boleh mereka jadi penjabat ketika melakukan pendaftaran," ujar Tito di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Mei 2024.

Tito juga menyatakan bahwa saat ini dirinya sedang mempertimbangkan waktu yang tepat untuk mengeluarkan surat edaran kepada Pj kepala daerah terkait kekosongan jabatan. 

Baca juga: KPU Kembali Tegaskan Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada Serentak

Bagi Pj kepala daerah yang mengundurkan diri, Tito menjelaskan bahwa kekosongan jabatan tersebut akan segera diisi.

"Untuk mengisi jabatan itu perlu waktu, maka saya sedang saya pikirkan waktunya, saya akan mengirimkan surat edaran kepada seluruh penjabat, 266, mana yang akan mengajukan, maju nanti sebagai pendaftar," tambahnya.

Tito juga mengungkapkan bahwa saat ini sedang dilakukan rekapitulasi terkait jumlah Pj yang akan maju dalam Pilkada sebelum surat edaran tersebut dikirimkan. 

Namun demikian, Tito menegaskan bahwa dirinya telah mengetahui daerah mana saja yang harus segera diganti Pj kepala daerahnya.

"Saya sedang merekap, tapi saya mengirimkan surat edaran sesegera mungkin, mungkin Senin. Setelah itu, para PJ memberikan feedback kepada saya, mana yang akan maju mana yang tidak," tutur Tito.

Lebih lanjut, Tito menyatakan akan berkoordinasi dengan 10 instansi dalam proses penentuan Pj yang akan mengisi kekosongan jabatan tersebut. Dia menambahkan bahwa pihaknya akan mendengarkan masukan dari instansi-instansi tersebut dalam menentukan Pj yang tepat.

Baca juga: Pilwako Batam 2024, Gerindra Usung Kader Terbaik Marlin Agustina dan Ahmad Surya

"Ada proses yang kami buat, mulai dari masukan dari DPRD, gubernur, setelah itu ada rapat yang melibatkan KPK, PPATK, Kejaksaan Agung, Bareskrim, BIN, Badan Kepegawaian, dan lain-lain. Ada 10 instansi dalam rapat penentuan siapa Pj," jelasnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, Tito Karnavian menunjukkan komitmennya untuk memastikan proses Pilkada 2024 berjalan dengan lancar dan adil, tanpa adanya kepentingan dari pihak yang berwenang.


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews