Tak Terima Bos PT BRB Diputus Onslag, Korban Pembeli Ruko BTC Minta Hakim Di Eksaminasi

Tak Terima Bos PT BRB Diputus Onslag, Korban Pembeli Ruko BTC Minta Hakim Di Eksaminasi

Para konsumen atau pelapor di kasus PT. BRB

Batam, Batamnews - Sidang putusan kasus dugaan penipuan jual beli ruko Bida Trade Center (BTC), Sei Beduk, Batam yang menjerat Direktur PT Batam Riau Bertuah (BRB), Roma Nasir Hutabarat, telah selesai dengan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam memutuskan onslag (lepas dari segala tuntutan hukum) terhadap terdakwa pada Senin, 13 Mei 2024.

Putusan ini mengecewakan pihak pelapor atau korban yang merasa marah dan geram, mengingat kasus ini telah bergulir selama sekitar empat tahun.

Atas putusan majelis hakim yang dianggap tidak adil, para pelapor atau korban sebagai konsumen PT BRB mendatangi PN Batam untuk menyampaikan aspirasi kekecewaan mereka, mengklaim bahwa hukum tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Melalui mediator para korban, Petra Tarigan, dalam pertemuan mediasi di Pengadilan Negeri Batam pada Selasa, 14 Mei 2024, disampaikan beberapa poin penting kepada Wakil Ketua PN Batam, Tiwik, yang didampingi Humas PN Batam, Welly Irdianto.

Baca juga: Sidang Kasus Ruko BTC: Jaksa Minta Hakim Tolak Pledoi Bos PT BRB, Nasir Hutabarat

Petra mengatakan bahwa unsur pidana yang dijeratkan terhadap bos PT BRB ini sudah terpenuhi, sehingga perkara tersebut dapat dilimpahkan dan disidangkan di PN Batam.

"Di situ ada serangkaian peristiwa hukum. Semua unsur sudah dibuktikan melalui saksi-saksi dan alat bukti, termasuk saksi ahli. Sudah terbukti bahwa majelis hakim yang bersidang kemarin dengan tuntutan satu tahun memutuskan onslag, serta permasalahan ganti rugi juga harus jelas. Maka, bagi kami ada pakem yang dilanggar oleh hakim PN Batam yang melanggar kewenangan majelis hakim. Pakem ini adalah pakem Mahkamah Agung (MA)," jelasnya kepada wartawan.

Dalam amar putusan ini, terdapat dissenting opinion dari salah satu majelis hakim yang menyidangkan, Monalisa Anita Theresia Siagian, yang berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Roma Nasir Hutabarat dalam kasus tersebut masuk dalam kategori tindak pidana.

Sehingga ia berkesimpulan, terdakwa seharusnya diberikan putusan bersalah dan mendapatkan hukuman pidana atas perbuatannya.

Berlandaskan dissenting opinion dari hakim Monalisa, Petra Tarigan menyampaikan bahwa putusan onslag terhadap terdakwa harus dikaji kembali.

"Untuk itu kami akan memohon kepada Kepala PN Batam untuk menerbitkan eksaminasi (ujian atau pemeriksaan) terhadap putusan majelis hakim tersebut agar kami bisa bersurat ke Mahkamah Agung (MA) agar dua majelis hakim (Benny Yoga Dharma dan David P Sitorus) dimoratorium (penghentian sementara kegiatan seperti biasa, atau penangguhan beberapa undang-undang atau peraturan)," jelasnya.

Permohonan eksaminasi ini dilakukan agar kedua hakim PN Batam tersebut tidak berulang kali memberikan putusan-putusan yang merugikan masyarakat kecil.

"Kami juga memohon agar hakim tersebut jangan diberikan kasus serupa sementara ini sampai putusnya eksaminasi ini," ungkapnya.

Terkait langkah yang akan ditempuh ke depan, pihaknya akan melaporkan putusan onslag ke Komisi Yudisial (KY) atas dasar beberapa kejanggalan yang ditemukan.

Kemudian, mereka juga akan memohon kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam untuk menerbitkan memori kasasi terbuka untuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai upaya banding atas putusan onslag.

Baca juga: Majelis Hakim Tunda Pembacaan Putusan Kasus Penipuan Ruko BTC Batam

"Karena upaya banding atas keputusan onslag ini tidak ada sesuai dengan KUHP Jo putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012," kata Petra.

Terakhir, mereka akan bersurat kepada inspektorat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kejanggalan-kejanggalan putusan hakim PN Batam.

Tanggapan PN Batam terhadap Tuntutan atau Aspirasi dari Korban Pelapor

PN Batam memberikan tanggapan terhadap aspirasi atau tuntutan dari para korban pelapor. Tanggapan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua PN Batam, Tiwik, yang didampingi oleh Humas PN Batam, Welly Irdianto.

Welly Irdianto menjelaskan bahwa terdapat dissenting opinion dalam putusan majelis hakim kemarin, sehingga putusan tidak diambil dengan suara bulat. Dissenting opinion ini sudah diatur dalam undang-undang Kehakiman.

Selain itu, ia menyebut bahwa pernyataan-pernyataan dari para korban pelapor yang bersifat berandai-andai atau menduga-duga tidak dapat dikomentari.

"Karena yang bisa mengatakan adil atau tidaknya, benar atau tidaknya suatu putusan harus melalui putusan juga, yakni Pengadilan yang lebih tinggi seperti putusan banding atau putusan kasasi," jelasnya.

Terkait keluhan para korban pelapor mengenai pasal 372 atau 373, moratorium yang diberikan kepada hakim yang mengadili putusan, kondisi persidangan yang rusuh, serta kondisi sidang yang terdapat premanisme dan suara hakim yang membaca putusan tidak terdengar, Welly menyatakan bahwa semua hal tersebut akan disampaikan kepada pimpinan PN Batam dan akan menjadi bahan evaluasi yang disampaikan secara berjenjang. 

"Itulah tanggapan resmi dari kami," tutupnya.


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews