Ketidakmerataan Harga Pembebasan Lahan Pasir Kuarsa di Natuna Picu Keresahan Warga

Ketidakmerataan Harga Pembebasan Lahan Pasir Kuarsa di Natuna Picu Keresahan Warga

Ilustrasi.

Natuna, Batamnews - Ketidakmerataan harga pembebasan lahan pasir kuarsa di Natuna telah menjadi sorotan tajam di tengah masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di wilayah terdampak. 

Euforia kehadiran industri tambang ini tidak secara otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, malah menimbulkan ketimpangan yang signifikan.

Contoh konkret dari ketidakadilan ini dapat dilihat di beberapa wilayah. Di Kecamatan Bunguran Utara, harga pembebasan lahan hanya berkisar antara Rp 800 sampai Rp 1.200 per meter persegi. 

Sementara itu, di Desa Teluk Buton, harga pembebasan oleh perusahaan berbeda bisa mencapai Rp 2.000 hingga Rp 2.500 per meter persegi.

Baca juga: Penangkapan Pelaku Pencabulan Terhadap Murid di Natuna, Wanita ASN Berinisial F Ditangkap

Lebih jauh lagi, di Desa Pengadah dan Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, harga pembebasan bahkan mencapai Rp 5.000 hingga Rp 8.000 per meter persegi, yang menunjukkan disparitas yang sangat besar dalam penilaian lahan.

Menurut Jefri, seorang Kadus di Desa Kelarik Utara, perusahaan hanya berani menawar dengan harga rendah. 

“Benar pak, Rp 800 per meternya, paling tinggi mereka berani beli Rp 1.300," ujarnya saat diwawancarai Batamnews pada Sabtu, 11 Mei 2024.

Di sisi lain, Sugeng, warga Desa Pengadah, mengatakan bahwa lahan di daerahnya yang memiliki potensi pasir dihargai Rp 5.000 hingga Rp 8.000 per meter persegi. 

“Kalau masih alashak dan ada potensinya bisa Rp 8.000 per meter. Kalau rendah potensinya ya Rp 5.000 lah,” ucapnya.

Baca juga: Tribun Mini Lapangan Sepakbola Sri Serindit Natuna Senilai Rp1,2 Miliar Segera Rampung

Perbedaan harga yang drastis ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat yang terdampak, meminta Pemerintah Daerah Natuna untuk melakukan standarisasi harga pembebasan lahan. Warga setempat, seperti Heru, meminta agar harga diatur secara adil. 

"Kalau bisa dibuat standarisasi harga, kalau mau kami paling tidak disamakan dengan nilai yang sudah ada bukan malah lebih rendah dari yang sudah-sudah," ujar Heru.

Ketidakadilan ini jauh dari harapan masyarakat Natuna untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan manusiawi, sehingga perusahaan tidak memanfaatkan ketidakberdayaan masyarakat dengan membeli lahan mereka dengan harga yang sangat rendah. 

Masyarakat berharap adanya tindakan nyata dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini secepatnya.


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews