Bintan, Batamnews - Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) terkait dugaan korupsi lahan perkebunan kelapa sawit dan industri kelapa sawit. 

Pemanggilan ini merupakan bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap kasus tersebut.

Bupati Bintan, Roby Kurniawan, mengonfirmasi adanya pemanggilan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan proses hukum yang sedang berlangsung. 

"Kita akan cek kembali, yang pastinya kita hormati proses yang sedang berlangsung. Karena saya baru dilantik menjadi Wakil Bupati tahun 2021. Yang jelas saya pelajari dulu," ucap Roby saat dihubungi wartawan.

Baca juga: Mantan Ajudan Bupati Lingga dan Kabag Prokopim Dua Kali Mangkir jadi Saksi Kasus Korupsi BBM Bersubsidi

Sementara itu salah satu pejabat yang dipanggil penyidik Kejati Kepri memberikan pengakuan bahwa mereka ditanya mengenai beberapa hal, termasuk luas lahan perkebunan kelapa sawit dan penggunaan hutan lindung sebagai perkebunan. 

"Ada beberapa pertanyaan dari luas lahan PT. Tirta Madu dan hutan lindung yang diduga dijadikan perkebunan," jelasnya secara singkat.

Sebelumnya, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah, dan Kepala Desa di Bintan juga telah dipanggil oleh Kejati Kepri terkait dugaan kasus korupsi. 

Baca juga: Tiga Pembalak Liar di Batam Terima Hukuman hingga 2 Tahun Penjara dan Denda Capai Rp 500 Juta

Beberapa pejabat yang dimintai keterangan meliputi Kepala Bapeda Bintan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Lurah Kawal, Lurah Gunung Lengkuas, Kades Malang Rapat, Kades Teluk Bakau, Kades Gunung Kijang, Kades Toapaya, dan Camat Gunung Kijang Bintan. 

Penyelidikan ini merupakan langkah lanjutan dari upaya penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi di wilayah tersebut.