Jakarta, Batamnews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang akrab disapa Ani, mengumumkan bahwa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp400 ribu akan disalurkan kepada 18,8 juta rakyat miskin sebagai respons terhadap dampak El Nino. 

Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Kementerian Keuangan Jakarta Pusat hari ini, Ani menjelaskan bahwa jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) ini telah diidentifikasi berdasarkan data Kementerian Sosial.

Ani menyebutkan bahwa Menteri Sosial Tri Rismaharini beserta timnya telah memiliki daftar yang mencakup nama, alamat, dan nomor akun penerima bantuan, sehingga tidak diperlukan pencarian calon penerima baru. 

Kebijakan BLT ini, menurut Ani, mirip dengan langkah-langkah yang diambil selama pandemi COVID-19, di mana pemberian bantuan bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Baca juga: Pemimpin Hizbullah Lebanon, Hamas dan Jihad Islam Diskusikan Strategi Kemenangan Melawan Israel

Menurut rincian yang diberikan oleh Menteri Keuangan, setiap keluarga penerima BLT El Nino akan menerima Rp200 ribu per bulan, mulai dari November 2023 hingga Desember 2023. 

Untuk mendukung program ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,52 triliun yang akan dijalankan oleh Kementerian Sosial.

Selain BLT, pemerintah juga memperpanjang program bantuan sosial berupa beras 10 kg untuk bulan Desember 2023. Program ini merupakan kelanjutan dari program bagi-bagi beras yang telah dimulai sejak September 2023.

Ani menegaskan bahwa langkah-langkah ini penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah dalam menghadapi situasi krisis. Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat kegiatan ekonomi di tingkat akar rumput, terutama dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca juga: Perluas Pasar Produk, Disperindag Natuna Dorong Pelaku UMKM Beralih ke Strategi Pemasaran Digital

Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa bantuan beras merupakan respons terhadap situasi panen yang dipengaruhi oleh El Nino, yang berdampak pada pasokan beras. Upaya ini juga dimaksudkan untuk menjaga stok beras Indonesia agar aman. 

Seiring dengan kenaikan harga beras dan kerentanannya daya beli masyarakat menengah ke bawah, pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan beras kepada 21,3 juta KPM, termasuk keluarga Penerima Keluarga Harapan (PKH) dan keluarga yang sebelumnya telah menerima bantuan sembako dari APBN.

Program bantuan beras akan dijalankan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp2,67 triliun yang telah disiapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.