Polemik Relokasi di Rempang Batam: Uba Angkat Isu Historis, HAM, dan Investasi

Polemik Relokasi di Rempang Batam: Uba Angkat Isu Historis, HAM, dan Investasi

Warga Rempang tidak menolak investasi, mereka hanya menolak direlokasi (ilustrasi demo)

Batam, Batamnews - Polemik terkait rencana relokasi penduduk di Pulau Rempang, Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau, terus memanas dengan melibatkan proyek "Rempang Eco-City" yang ambisius. Sengketa ini semakin rumit karena melibatkan aspek investasi yang signifikan.

Pada Rabu (23/8/2023), ribuan warga dari berbagai pulau dan kampung telah menggelar aksi demonstrasi sejak pagi hingga siang di depan Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam. 

Mereka menuntut pemerintah untuk mengkaji ulang rencana relokasi ini dengan mempertimbangkan implikasi sosial dan budaya yang mungkin terjadi. Para penduduk menyatakan bahwa mereka mendukung pembangunan, asalkan tidak ada yang menjadi korban.

Baca juga: Progres Penyelidikan Korupsi Jembatan Tanah Merah Kejati Kepri Temukan 8,9 M Kerugian Negara

Uba Ingan Sigalingging, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau, juga memberikan pandangannya mengenai isu ini. 

Uba menegaskan bahwa hak-hak sosial dan budaya tidak dapat dinilai dengan uang, mengingat penduduk setempat telah menghuni wilayah tersebut sejak sebelum Indonesia merdeka bahkan berabad-abad yang lalu.

Uba menjelaskan, "Masalah ini berkaitan dengan hak-hak sosial dan budaya. Bagaimana pemerintah mengukurnya untuk dikompensasi secara finansial? Ini bukan sesuatu yang bisa dihitung. Termasuk nilai sejarah di sana, itu tidak dapat dihargai dalam bentuk uang."

Baca juga: Pengamat Politik Soal Polemik di Rempang: Rudi Kian Terpuruk Dikalangan Orang Melayu

Selain itu, Uba juga memberikan pandangan mengenai peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam menghadapi situasi penduduk Rempang dan Galang. 

Menurutnya, Komnas HAM harus tetap konsisten dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan memberikan perlindungan yang adekuat kepada warga yang terdampak relokasi.

Uba menyatakan, "Dibutuhkan lebih dari sekadar mediasi. Saya mengajak Komnas HAM untuk aktif mengawasi dan menunjukkan komitmen sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyat, dan peran lembaga negara saat ini adalah Komnas HAM dan aparatnya."

Baca juga: Polemik Rempang, Peneliti BRIN: Jadikan Kampung Tua Rempang sebagai Cluster Budaya

Uba menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk memastikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dihormati, dan bukan sebaliknya. 

Ia menambahkan, "Jangan sampai terbalik, di mana rakyat memiliki kewajiban dan negara memiliki hak. Inilah yang terjadi saat ini."

Uba juga mengomentari sistem yang diterapkan oleh BP Batam terhadap masyarakat. Ia membuat analogi dengan zaman Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), di mana kekayaan finansial dapat memberikan wewenang untuk mengabaikan hak-hak rakyat.

Baca juga: Unjuk Rasa Warga Rempang di Kantor BP Batam, Rudi Ungkap Perjanjian dengan PT MEG Sejak 2004

Uba menyimpulkan, "Sistem yang diterapkan oleh BP Batam mirip dengan VOC. Kekuatan finansial memungkinkan VOC untuk sewenang-wenang terhadap hak-hak rakyat atas tanah, yang juga memiliki dimensi hak sosial budaya. Dan saat ini, pola ini terulang dengan mendapat dukungan dari aturan pemerintah."


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews