Tangkapan Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri: Mengungkap Jaringan Penyelundupan PMI Ilegal ke Malaysia

Tangkapan Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri: Mengungkap Jaringan Penyelundupan PMI Ilegal ke Malaysia

Polisi saat menggelar pers release di Mapolda Kepri

Batam, Batamnews - Dalam operasi yang berhasil, Subdirektorat IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Ditreskrimum Polda Kepri) berhasil mengamankan dua individu yang terlibat dalam penyelundupan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang akan dibawa ke Malaysia. 

Pelaku, yang diidentifikasi sebagai NR (34) dan MS (35), ditahan di Pelabuhan Harbourbay, Batu Ampar.

Penangkapan dilakukan pada hari Selasa, 8 Agustus, ketika para pelaku tertangkap saat mencoba membawa tiga PMI ilegal. 

Operasi ini merupakan kerja sama antara petugas imigrasi yang menjadi curiga selama inspeksi rutin terhadap penumpang. Ketiga penumpang, yang diidentifikasi sebagai A (38), DN (39), dan S (40), semuanya berasal dari Jawa Barat, menjalani pemeriksaan menyeluruh oleh petugas imigrasi. 

Baca juga : Tim Crew RB 218 Dumai Kembali Temukan Satu Korban Kapal Tenggelam di Selat Malaka

Selanjutnya, pihak imigrasi berkoordinasi dengan Subdirektorat IV Ditreskrimum Polda Kepri.

"Kedua tersangka ini ditangkap setelah tiga korban berhasil diamankan. Tersangka berusaha berangkat melalui Pelabuhan Harbourbay," ungkap Komisaris Polisi Zahwani Pandra Arsyad, Kepala Hubungan Masyarakat Polda Kepri, pada Jumat, 18 Agustus 2023.

Pandra menjelaskan bahwa kedua individu yang ditangkap berperan sebagai fasilitator bagi PMI ilegal dan memberikan akomodasi sementara bagi mereka. Pengakuan mengejutkan muncul selama penangkapan ketika salah satu pelaku mengaku sebagai jurnalis aktif yang bekerja untuk media daring di Batam.

"Salah satunya mengaku sebagai jurnalis," tambahnya.

Baca juga : Polisi Amankan Pria Penyalahgunaan Narkoba di Tugu Dua Jari, Tanjungpinang

Investigasi lebih lanjut mengungkap bahwa kedua pelaku telah menerima pembayaran sebesar Rp 2 juta per orang untuk setiap pekerja migran yang akan dikirim ke Malaysia. 

Tindakan mereka melanggar Pasal 82 sehubungan dengan Pasal 83 Undang-Undang No. 18 tahun 2017, dengan ancaman hukuman penjara hingga 10 tahun.

Operasi ini menjadi upaya yang patut diacungi jempol oleh lembaga penegak hukum dalam komitmennya untuk memerangi perdagangan manusia dan melindungi hak-hak warga negara Indonesia yang mencari pekerjaan di luar negeri.


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews