Tanjungpinang, Batamnews - Rencana PT Pelabuhan Indonesia I (Pelindo I) Cabang Tanjungpinang untuk menaikkan tarif PAS (Pendapatan Air dan Sarana) Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) hingga 50% menuai kritik dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Kepulauan Riau.

Ketua MTI Kepri, Syaiful, mengecam kebijakan yang diambil oleh Pelindo I tersebut. Meskipun Pelindo memiliki wewenang dalam pengelolaan pelabuhan, Syaiful berpendapat bahwa koordinasi dengan pemerintahan daerah, seperti Pemko dan DPRD Tanjungpinang, seharusnya dilakukan terlebih dahulu karena kebijakan ini berdampak pada kepentingan masyarakat umum.

Baca juga : Manfaat Membaca Shalawat di Malam Jumat: 3 Keutamaan yang Membawa Berkah dan Syafaat

Menurut Syaiful, kenaikan tarif tersebut akan memberatkan masyarakat, terutama dalam kondisi perekonomian Tanjungpinang yang masih stagnan pasca pandemi COVID-19. Selain itu, tarif yang lebih tinggi juga dapat menghambat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke daerah tersebut.

Syaiful juga menyoroti alasan kenaikan tarif yang dinilai kurang mendasar. Ia menantang Pelindo untuk lebih transparan dalam mengungkapkan pemasukan dan biaya operasional yang mereka terima. Menurutnya, pendapatan Pelindo I Tanjungpinang dari uang PAS Masuk mencapai 1,3 hingga 1,5 miliar rupiah per bulan, belum termasuk pendapatan dari izin tambat kapal yang juga signifikan.

Dalam kritiknya, Syaiful juga menyoroti bahwa fasilitas di Pelabuhan Sri Bintan Pura belum memadai untuk menunjang kenaikan tarif yang signifikan. Ia mencontohkan bahwa fasilitas seperti eskalator datar atau travelator belum ada, sehingga penumpang harus berjalan jauh sambil menenteng barang. Ia berpendapat bahwa sebaiknya fasilitas penumpang ditingkatkan terlebih dahulu untuk memberikan kenyamanan sebelum mengevaluasi kenaikan tarif.

Baca juga : Kursus Pelatihan Barbershop di Tanjungpinang: Meningkatkan Keterampilan Tukang Pangkas Rambut dan Wirausaha

Syaiful mengingatkan Pelindo I Tanjungpinang agar tidak hanya fokus pada mencari keuntungan semata tanpa memperhatikan key performance indicator (KPI) yang telah ditetapkan.

"Keuntungan yang tinggi tidak akan bermanfaat jika pelayanan publik mengalami kendala dan menjadi beban bagi masyarakat," ujarnya.

Dengan kritik yang disampaikan oleh MTI Kepri, Pelindo I diharapkan dapat melakukan kajian lebih mendalam tentang dampak dari kenaikan tarif PAS di Pelabuhan Sri Bintan Pura. Transparansi dalam proses penentuan tarif dan konsultasi dengan pemerintahan daerah serta masyarakat akan menjadi langkah yang penting untuk memastikan kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan.