Tanjungpinang, Batamnews - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menyerahkan berbagai bantuan dan insentif kepada masyarakat Kota Tanjungpinang di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang pada Sabtu (15/04). 

Bantuan tersebut diberikan langsung oleh Gubernur Ansar Ahmad untuk Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Posyandu, Insentif Guru Pendidikan Kegamaan Non Formal, Penyuluh Agama Non PNS, dan Pemuka Agama Tetap pada Rumah Ibadah di Tanjungpinang.

Ada sebanyak 674 RT dan 165 RW di Kota Tanjungpinang yang menerima bantuan sebesar Rp1,2 juta per orang dengan total anggaran sebesar Rp1,006 Miliar. Selain itu, Kota Tanjungpinang juga memiliki 160 Posyandu pada Tahun 2023 dengan anggaran sejumlah Rp800 Juta. Masing-masing posyandu menerima bantuan sebesar Rp5 juta.

Penerima lainnya di Kota Tanjungpinang berjumlah 1.047 orang dengan total anggaran sebesar Rp1.256.400.000, yang terdiri dari Guru Pendidikan Keagamaan Non Formal (Guru TPQ) sebanyak 628 orang, Pemuka Agama Tetap Pada Rumah Ibadah sebanyak 381 orang dan Penyuluh Non-ASN sebanyak 38 orang. Masing-masing penerima mendapatkan insentif sebesar Rp1,2 juta. Ada juga insentif sebesar Rp2 juta untuk GTK SMA dan SLB kota Tanjungpinang.

Gubernur Ansar Ahmad menjelaskan bahwa bantuan ini diberikan sebagai dukungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk tenaga masyarakat yang telah membantu Pemprov Kepri menjalankan tugas hingga level masyarakat terbawah.

Gubernur Ansar Ahmad menegaskan bahwa bantuan ini akan dicairkan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1444H pekan depan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat menjelang hari raya dan memutar roda perekonomian di masyarakat.

"Hari Senin nanti bantuan ini sudah dicairkan, saya minta sebelum hari raya sudah diterima masyarakat, supaya mereka bisa belanja. Untuk intensif GTK swasta kemungkinan setelah lebaran baru dicairkan," tutur Gubernur Ansar. 

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Walikota Tanjungpinang Endang Abdullah, Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni, beberapa kepala OPD Pemprov Kepri, dan Tim Percepatan Pembangunan.