Tanjungpinang, Batamnews - Pemerintah Provinisi Kepulauan Riau ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023. 

Penunjukkan itu berdasarkan dekarasi Wakatobi pada 2022 lalu. Acara yang digelar secara nasional itu direncakan akan dipusatkan di Kabupaten Karimun.

Bupati Karimun Aunur Rafiq menyatakan kesanggupannya menjadi tuan rumah Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023.

“Kami siap menjadi tuan rumah GTRA Summit 2023. Dibandingkan dengan Wakatobi, kami lebih siap," tegasnya.

Kesiapan itu dapat dibuktikannya dengan segala sarana dan prasarana yang tersedia di Kabupaten Karimun seperti infrasturktur, 

Baca: Rakor GTRA Bahas Isu Kampung Tua dan Masyarakat Pesisir Batam

Menurut Aunur Rafiq, cukup baik. Baik itu akomodasi sudah tersedia, transportasi udara juga siap. Bahkan untuk pesawat super jet sekalipun serta sektor laut bisa ditempuh dengan jarak yang cukup dekat dari Batam. 

"Kami siap berkolaborasi dengan Pemprov Kepri dan BPN dan berharap kegiatan skala nasional ini bisa mendorong percepatan pembangunan di Karimun,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menjelaskan bahwa GTRA Summit 2023 merupakan forum untuk membahas berbagai permasalahan sengketa tanah dan peningkatan sinergitas antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Untuk pelaksanaan GTRA Summit 2023 ungkap Gubernur Ansar dari Pemprov Kepri melalui BPN Provinsi Kepri akan membantu kurang lebih 2.500 sertifikat. Nantinya lebih menfokuskan sertikifat untuk masyarakat di wilayah pesisir dan diatas perairan.

“Jumlah bantuan sertifikat bisa saja bertambah dengan pola bantuan dana CSR. Untuk pola dana CSR ini nanti dirapatkan dulu dan akan dikomunikasi lebih lanjut dengan BPN. Kalau memungkinkan kita tambah dengan jumlah yang sama sehingga semakin banyak masyarakat penerima manfaat,” jelasnya.

Baca: BPN Fokuskan Sertifikasi Tanah di Kundur, Pengurusan Gratis

Terkait sertifikasi lahan pesisir dan pemukiman diatas perairan yang masih menemui hambatan perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Gubernur Ansar mengajak semua Kabupaten/ Kota untuk mendorong ini bersama ke Kementerian agar segara mendapatkan pengesahan.

“Kita dorong untuk Kabupaten/ Kota untuk ikut menyurati KKP melalui Provinsi Kepri. Mungkin kita  rapatkan dulu usulannya bersama BPN Kepri, kemudian hasilnya bersama kita sampaikan langsung ke Jakarta untuk menghadap Menteri. Kita kejar ini biar cepat selesai untuk sertifikasi lahan pesisir dan di atas perairan,” harapnya.

Sementara itu Kepala Kanwil BPN Kepri Nurhadi Putra dalam pemaparanya terkait acara GTRA Summit 2023 di Provinsi Kepri mengusulkan ada 9 hal pokok yang menjadi fokus dalam kegoiatan tersebut diantaranya legalisasi aset di kawasan pemukiman dan perairan, legalisasi pulau terkecil dan terluar, penyelesaian legalisasi kampung tua Batam.

Kemudian sertifikasi pulau lengkap caraga budaya, penguatan asset mangrove, penyelesaian revisi RTRW, penyelesaian pengusaaan tanah masyarakat dalam kawasan hutan (PPTKH Tahap 2), penyelesaian permasalahan Kawasan Transmigrasi serta integrasi akses reform (pemberdayaan masyarakat perikanan).