Karimun, Batamnews - Pelabuhan Parit Rampak di Meral, Karimun, Kepulauan Riau direncanakan bakal diperluas dan dikembangkan menjadi pelabuhan bongkar muat.

Sebagai persiapannya, PT Karya Karimun Mandiri selaku Badan Usaha Pelabuhan (BUP) atau BUMD bersama Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepri, Ahmad Rofiq meninjau lokasi tersebut pada Kamis (8/12/2022).

"Saya lihat, ini sangat layak dikembangkan. Ini dibangun dengan anggaran yang tidak sedikit, sayang jika tidak dimanfaatkan. PT KKM sebagai perusahaan yang menambah PAD yang tentunya sangat dibutuhkan Karimun," kata Rofiq di sela peninjauan.

Terkait hal itu juga, usulan juga telah disampaikan ke Bupati Karimun Aunur Rafiq, bahwa optimalisasi Pelabuhan Parit Rampak menjadi pusat pelabuhan bongkar muat di Karimun.

Baca: Duh, Pemkab Karimun Kehilangan PAD dari Bongkar Muat Jasa Ekspedisi Selama Ini

Sehingga, kegiatan ekonomi perniagaan ataupun industri bisa dilaksanakan di Parit Rampak, yang kawasannya masih terbuka dan belum banyak pemukiman warga.

"Saya sudah menyampaikan ke Bupati, (pelabuhan) Taman Bunga sudah tidak bagus. Jadi aktivitas bongkar muat dapat dipindahkan ke sini saja (Parit Rampak)," ujarnya.

Nantinya, kawasan pelabuhan Taman Bunga bisa dijadikan sebagai daerah bisnis dan wisata kota.

"Di sana (Taman Bunga) bongkar barang dari kapal bisa berhari-hari. Di atas jam tiga sudah tidak ada kegiatan. Bagusnya itu di sini. Ini perlu perubahan," ucapnya.

Rofiq juga menyatakan pihaknya siap mendorong pengembangan Pelabuhan Parit Rempak bersama Pemda dan BUP selaku BUMD Kabupaten Karimun.

"Jangan khawatir, kami support. Kita dorong sama-sama. Kita buat kajian sehingga kegiatan Parit Rampak bisa maksimal," kata Rofiq.

Baca: Polres Karimun Beri Bantuan Sembako ke Buruh Bongkar Muat

Sementara itu, Dirut PT Karya Karimun Mandiri, Yuwono menyampaikan maksud pihaknya mengundang Bea Cukai adalah untuk meminta masukan agar Pelabuhan Parit Rempak bisa maksimalkan.

"Kami BUP Karimun mengelola tujuh pelabuhan. Salah satunya Parit Rampak yang termasuk ke dalam area FTZ dan hinterland. Seperti TPS sirkulasi keluar masuk barang belum maksimal," ujarnya.

Maka, dengan hadirnya Bea Cukai yang dapat mengawasi keluar masuk barang. "Jadi apa yg bisa kami buat, apa yg harus dilengkapi untuk memaksimalkannya," ujar Yuwono.