Batam, Batamnews - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Batam akan melakukan aksi penolakan kenaikan tarif Bahan Bakar Minyak (BBM). Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Minggu (11/9/2022).

Aksi tersebut rencananya akan melibatkan 2 ribu orang, yang terdiri dari kader, pengurus dan simpatisan PKS Kota Batam. Termasuk juga diikuti oleh sejumlah masyarakat Batam.

Ketua DPD PKS Kota Batam, M Yusuf mengatakan, aksi ini secara serentak dilakukan di seluruh Indonesia, sesuai dengan arahan DPP PKS. Beberapa daerah juga telah melaksanakan kegiatan yang sama pada hari ini, Sabtu (10/9/2022).

Baca juga: Pemerintah Larang Penjualan BBM RON di Bawah 90 Mulai 1 Januari 2023

“Untuk Batam, akan dilaksanakan besok, Insya Allah,” ujar Yusuf.

Mengenai aksi tersebut, Yusuf menyebutkan akan berlangsung di simpang Kepri menuju Bandara dan Mukakuning menuju Batamcentre. Dan berlangsung sejak pukul 07:00-09:00 WIB.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian,” katanya.

Yusuf menjelaskan, aksi itu gelar untuk menyampaikan aspirasi rakyat, agar Pemerintah dapat menunda kenaikan tarif BBM.

"Harus ada yang menyuarakan penolakan terhadap kenaikan BBM. Kalau ditanya satu-satu masyarakat, pasti mayoritas menolak. Sehingga, kita akan aksi. Jadi masyarakat akan melihat," katanya.

Sementara untuk aksi, mereka akan membentangkan spanduk sepanjang jalan di titik yang ditentukan. Tulisan di spanduk nanti, 'DPD PKS Batam. PKS menolak kenaikan harga BBM subsidi. Jangan bikin rakyat tambah susah'.

"Jadi terasa bagi masyarakat. Apa lagi untuk Kepri, nelayan butuh BBM murah. Selama ini nelayan kesulitan. Kemudian, akibat pandemi, masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan. Ojek online kesulitan. Cicilan mobil tidak terbayarkan," kata Yusuf.

Disisi lain disebut, harga minyak bumi juga sekarang turun. Jika BBM naik, maka diminta pemerintah melihat kondisi masyarakat.

Baca juga: Jurus Ansar Kendalikan Inflasi di Kepri Pasca-Harga BBM Naik

"Tunda dulu (kenaikan). Lihat UMKM. Perut masyarakat dulu diamankan. Setelah itu baru," jelasnya.

Disamping itu, kenaikan tarif BBM harus didahulukan dengan distribusi BBM yang tepat sasaran. Selama ini menurutnya kenaikan BBM selalu beralasan karena subsidi membebankan APBN dan distribusi yang tak tepat sasaran.

Selain itu kenaikan BBM ini akan berdampak pada angka kriminalitas yang akan tinggi.

"Jadi kita minta pemerintah untuk menunda dulu," katanya.