DPRD Batam Enggan Lanjutkan Hearing Pemilihan Ketua RW Berbau Politis di Tanjungriau

DPRD Batam Enggan Lanjutkan Hearing Pemilihan Ketua RW Berbau Politis di Tanjungriau

Ketua Komisi I DPRD Batam, Lik Khai dan Sekretaris Komisi I DPRD Batam, Safari Ramadhan. (Foto: Juna/Batamnews)

Batam - Komisi I DPRD Batam memutuskan untuk tidak melanjutkan rapat dengar pendapat (RDP)/hearing mengenai polemik pemilihan Ketua RW di Perumahan Galaxy Park, Kelurahan Tanjungriau, Kecamatan Sekupang.

Dalam RDP Kamis (1/9/2022) lalu, ribut-ribut terjadi di ruang rapat. Bahkan Sekretaris Komisi I DPRD Batam, Safari Ramadhan tersulut amarah hingga menggebrak meja bahkan banting mic. Aksi Safari naik ke atas meja pun menjadi sorotan. Meski kemudian Safari meminta maaf dan mengakui dirinya terbawa emosi.

Ketua Komisi I DPRD Batam, Lik Khai, menilai kericuhan saat pemilihan RW di Perumahan Galaxy Park kesalahan dari panitia pelaksana yang menyelenggarakan pemilihan tak berdasarkan Perwako. Di sisi lain, Lurah Tanjungriau menurutnya tidak tegas.

Baca juga: Ngamuk saat Rapat, Safari Ramadhan Ungkap Hal yang Membuatnya Berang

Polemik ini sampai dibawa ke RDP Komisi I DPRD Batam. Rapat sempat ricuh hingga melibatkan beberapa anggota dewan. Ia juga menyalahkan camat yang terkesan diam. Tak mau ambil bagian atau keputusan dalam pertemuan yang terjadi saat pemilihan.

"Lurah secara sepihak mengesahkan SK terpilihnya kembali RW incumbent itu. Di sini, kalau lurah tidak bisa ambil keputusan, harusnya camat bisa ambil alih," ujar Lik Khai.

Baca juga: RDP RT/RW di Komisi I DPRD Batam Ricuh: Safari Ramadhan Pukul Meja hingga Banting Mikrofon

Dari polemik tersebut, ia dan jajaran Komisi I memutuskan untuk tidak akan mengadakan RDP lanjutan masalah ini karena dianggap bisa terselesaikan hanya lewat lurah bahkan camat.

"Ini sebenarnya masalah sepele. Cuma lurah nya saja yang tidak tegas. Dan saya kira ini tak perlu sampai dibawa sidang ke DPRD," kata dia.

Anggota Komisi I DPRD Batam, Muhammad Fadli turut mengatakan hal serupa. Apapun permasalahan yang terjadi di internal RT/RW menurutnya cukup diselesaikan di kelurahan saja.

 

Ia juga menyoroti Perwako yang harus diubah. Bahkan Komisi I DPRD Batam akan menjadikan itu sebagai prioritas.

Fadli mengingatkan kembali, jangan sampai ada calon RT/RW yang berafiliasi di partai politik. Pasalnya dalam Perwako bahkan di Permendagri juga tidak memperbolehkannya.

"Kami tahu dari Sipol KPU bahwa RE di sini adalah orang-orang. Artinya di sini saya menyimpulkan bahwa ada inisiasi lurah dan camat tidak netral begitu saja," disimpulkan.


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews