Pungli Parkir di Kawasan M2, Udin Sihaloho: Negara Jangan Kalah dengan Premanisme

Pungli Parkir di Kawasan M2, Udin Sihaloho: Negara Jangan Kalah dengan Premanisme

Anggota DPRD Batam, Udin Sihaloho berdebat terkait pungli parkir di Kawasan M2. (Foto: Margaretha/Batamnews)

Batam, Batamnews - Praktik pungutan liar (Pungli) di kawasan M2, Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) tertangkap tangan oleh Anggota DPRD setempat, Udin P Sihaloho, Kamis (14/4/2022) kemarin.

Udin tampak kesal dengan kejadian seperti ini terjadi di daerahnya. Harusnya hal-hal seperti itu harus segera ditindak sehingga tak menimbulkan kegaduhan hingga merugikan masyarakat.

"Negara jangan kalah dengan premanisme. Karena ini merugikan masyarakat Batam khususnya, juga kenyamanan dari pada konsumen atau pelanggan yang berbelanja di kawasan M2 itu," kata dia, Sabtu (16/4/2022).

Baca juga: Pungli Parkir di Kawasan M2, Dishub Batam Koordinasi dengan Polisi

Dia bahkan menduga, pungli juga tidak menutup kemungkinan terjadi pada wilayah lain di Batam. Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemko) setempat harus tegas dalam membasmi praktik-praktik melawan hukum.

Dalam hal ini, tim pemberantas praktik pungli harus segera dibentuk oleh pemerintah. Satpol PP selaku penegak Perda juga wajib ikut andil menyiasati persoalan tersebut.

"Ini kan diketahui karena tertangkap tangan saja, kebetulan dengan saya. Tidak menutup kemungkinan di daerah lain juga terjadi hal seperti ini. Makanya kita meminta ketegasan dari Pemko Batam agar bersinergi dengan aparat terkait supaya hal-hal seperti ini dihilangkan," ujar Udin.

Baca juga: Anggota DPRD Batam Udin Sihaloho: Pungli Parkir di Pasar M2 Harus Ditindak!

Pada kejadian di M2 itu, dia juga memastikan itu benar-benar praktik pungli. Banyak indikasi atau bukti validnya.

Di sisi lain, ia juga menyesalkan kepada pengelola kawasan. Meski ruko atau lapak menjadi hak pembeli, namun bukan berarti hak penuh ada ditangan pemiliknya. Justru peran dari Pemko Batam dituntut, karena jika ada sesuatu hal yang terjadi pasti mengarahnya ke pemerintah setempat.

"Misal, kalau terjadi kebakaran di situ, apa pengelola kawasan di sana sudah menyiapkan pemadam sendiri? Kan tidak. Kita tidak mau Pemko Batam mendapat hujatan cacian dalam hal seperti ini, tetapi yang menyangkut daripada retribusi maupun pajaknya itu dikelola oleh orang per orang," tutup Udin.

(jun)
Komentar Via Facebook :