Batam, Batamnews - Tak habis-habis persoalan human trafficking di tanah air. Untuk kesekian kalinya, kejahatan kemanusiaan itu terungkap saat kejadian tenggelamnya speedboat diduga pengangkut TKI ilegal di perairan Pulau Rupat, Selat Morong, Kabupaten Bengkalis, Riau.

Musibah itu terjadi pada Jumat (14/1/2022) lalu. Kapal cepat itu diduga membawa TKI ilegal ke negara tetangga via perairan Selat Malaka.

Ada 19 orang penumpang serta 2 orang anak buah kapal (ABK) yang ada dalam speedboat tersebut. Mereka berlayar dari Pangkalan Buah dengan tujuan Malaysia.

Baca juga: Lagi, Speedboat Tenggelam Diduga Bawa TKI Ilegal

Mengetahui kejadian itu, Ketua Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau (KKPPMP) Kepulauan Riau (Kepri), Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus berang. Ia mengatakan, pemerintah terkesan tutup mata atas peristiwa memilukan itu.

"Presiden jangan diam saja. Itu rakyat Indonesia. Jangan setengah hati memberikan perlindungan pada para PMI," katanya, Senin (17/1/2022).

Dari kejadian itu, dapat disimpulkan bahwa pemerintah lalai dalam menangani persoalan human trafficking. Harusnya yang bersangkutan dapat memberikan perlindungan kepada rakyatnya, bukan malah sebaliknya.

Romo Paschal sapaan akrabnya, juga mempertanyakan kinerja pemerintah dalam menangani kasus kemanusiaan tersebut.

"Ini memang menunjukkan bobroknya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap para PMI kita. Sebenarnya serius gak pemerintah ngurusi kasus kemanusiaan ini?," ujar aktivis HAM itu.

Pemerintah harus tanggungjawab atas kasus-kasus human trafficking yang terjadi. Tercorengnya kemanusiaan juga membuat spekulasi bahwa ada sejumlah oknum yang bermain di dalamnya.

Baca juga: Tragedi TKI Ilegal, Gubernur Kepri: Pelaku Terlibat Harus Dihukum Seberat-beratnya

"Iya, pemerintah yang harus tanggung jawab. Ini nyawa orang dan kemanusiaan yang tercoreng. Pemerintah kan punya banyak kelengkapan, punya BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) punya aparat di laut, darat dan udara mereka ini kerjanya patut dipertanyakan," kata Romo.

Tak hanya itu, dia juga mengkritik para wakil rakyat yang terkesan tutup mulut. Tak ada kebijakan strategis dalam penyelesaian masalah perdagangan manusia itu.

"DPR juga jangan diam saja. Buatlah kebijakan yang menyeluruh. Jangan setengah hati dan anggap ini persoalan biasa. Ini masalah nyawa. Anak bangsa sendiri mati karena negara lalai melindungi warganya. Kalian punya hati gak?," pungkasnya kesal.