Batam, Batamnews - Kota Batam, Kepulauan Riau menutup tahun 2021 dengan banjir besar yang terjadi di sejumlah wilayah pada Jumat (31/12/2021) kemarin.

Ratusan bahkan mungkin ribuan rumah warga tergenang banjir. Arus lalu lintas di berbagai ruas jalan juga macet lantaran akses yang dipenuhi air.

Banjir seolah akrab dengan Batam setiap akhir tahun. Selalu berulang dan menjadi bukti ketidakseriusan pemerintah dalam merancang tata kota.

NGO lingkungan, Akar Bhumi Indonesia menilai persoalan itu bukan datang dari tingginya curah hujan, melainkan Batam yang kini sedang tidak baik-baik saja. Bisa disebut juga sebagai darurat lingkungan.

Selain karena kerusakan alam, ada faktor lain yang jadi pemicunya.

Baca: Banjir Rendam Kawasan Tiban 3 Jelang Tahun Baru

Founder Akar Bhumi Indonesia, Hendrik Hermawan berpendapat Pemerintah Kota (Pemko) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam tidak belajar dari tahun sebelumnya. Dimana setiap November - Februari datang fenomena angin utara.

Ketika angin dari laut berbarengan datang dengan air dari darat, itu menimbulkan masalah. Harusnya pemerintah menyiapkan koneksi, atau harus ada rain water harvesting (pemanenan air hujan).

"Dikelola, lah, air itu. Jangan sampai diberi air malah jadi bencana," kata Hendrik dalam perbincangan dengan Batamnews, Sabtu (1/1/2022).

Di Perda Nomor 11 Tahun 2013, tentang Pengelolaan Sampah di Kota Batam juga tidak digaungkan dengan maksimal oleh pemerintah. Terlebih lagi banyak perumahan yang tidak memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

"Hujan itu akan menimbulkan banyak hal, sampah juga. Apakah bagus nanti air akan dibagi untuk waduk semuanya karena mungkin membawa material berbahaya. Tapi kenyataannya perumahan-perumahan di Batam kebanyakan tidak ada IPAL," ujar Hendrik.

Baca: Hujan Seharian di Batam, Mukakuning Banjir Hingga Setinggi Dada Orang Dewasa

Ia juga menyebut deforestasi lingkungan yakni hilangnya kawasan hutan sebagai penyangga area juga memicu banjir.

Hal ini disebabkan adanya pemukiman dan perubahan peruntukkan dari hutan menjadi kawasan pertanian yang menyebabkan hilangnya pohon.

Lalu degradasi lingkungan yakni penurunan fungsi lingkungan karena digerogoti dengan sampah yang menyebabkan pohon mati.

"Air itu yang mengikatnya ialah pohon. Yang terjadi sekarang ini kegagalan mengelola air hujan hingga tidak terlalu banyak kembali ke laut. Kalau kami punya upaya itu, upaya kami adalah menanam mangrove," kata Hendrik.

Degradasi Lingkungan

Pemotongan lahan atau cut and fill juga jadi penyebab degradasi lingkungan. Kata Hendrik, akibat kerusakan lingkungan tidak bisa dilihat langsung, dampaknya akan terlihat setelah beberapa tahun atau periode yang akan datang.

Ia mengatakan Batam ialah daerah bercadas atau berbatu bauksit. Kondisi topografi seperti ini menyebabkan ketidakmampuan menyerap air sampai ke dasar bawah tanah.

"Makanya butuh pengikat pohon. Kesalahan besar di tata ruang Batam sudah pasti," katanya.

Baca: Hujan 2 Jam, Sejumlah Kawasan di Batam Centre Terendam Banjir

Salah satu solusinya menurut Hendrik adalah Batam menerapkan Sistem Pemanfaatan Air Hujan (SPAH) karena punya tempat penyimpanan air atau waduk yang banyak.

"Dari pada bikin mesin pengelolaan satu waduk, masih juga kekurangan debit air. Di Batam kekurangan debit air 400 liter per detik. Jadi kebutuhan layak air di Kota Batam dengan jumlah penduduk 1,2 juta orang itu sekitar 3.600 liter," ujarnya.

Kemudian, mitigasi lingkungan juga harus dilakukan mengingat adanya perubahan global. Semua masyarakat harus terlibat dalam upaya mitigasi tersebut.

Baca: Sudah 4 Tahun Kawasan Legenda Point Langganan Banjir, Warga: Mana Pemerintah?

Hendrik menambahkan, Batam pun kini dicap sebagai daerah darurat lingkungan. Ihwal tersebut terjadi karena tidak terpenuhinya unsur-unsur kehidupan masyarakat.