Bintan, Batamnews - Sebanyak 371 formasi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusus guru di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri), masih belum terisi alias kosong.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bintan, Tamsir mengatakan, dulu guru-guru honorer tidak diberikan kepastian dari pemerintah terkait status dan kesejahteraannya. Khususnya pengangkatan sebagai PNS atau sebagainya.

"Namun setelah diterbitkannya Undang-undang (UU) yang mengatur tentang PPPK barulah status para honorer khususnya guru kini telah jelas," ujar Tamsir di Toapaya, kemarin.

Dimulai tahun ini sampai seterusnya tidak ada lagi guru-guru honorer yang diangkat menjadi PNS. Melainkan mereka akan dinaikan statusnya sebagai PPPK.

Baca juga: Seleksi PPPK Guru Tahap I di Karimun: Banyak Peserta Tak Lulus

Kabupaten Bintan mendapatkan kuota 512 formasi PPPK khusus guru tersebut. Namun pada tahap pertama di tahun ini baru terisi 141 formasi. Sehingga masih tersisa 371 formasi lagi bagi guru-guru honorer.

"Secara bertahap mereka diangkat status dan kesejahteraannya sebagai PPPK. Itu semua akan tuntas pengangkatannya sampai 2024 mendatang," jelasnya.

Program PPPK ini sebagai komitmen pemerintah terhadap pengentasan kondisi guru-guru honorer yang sudah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun.

Namun disisi lainnya sekarang pemerintah sedang terkendala penggajian. Karena untuk PPPK sumber gajinya dibebankan di APBD Pemkab Bintan. Maka dalam waktu dekat ini pihaknya akan menghadap Plt Bupati Bintan.

"Kemarin kami bahas dengan DPRD Bintan. Mereka masih mempermasalahkan anggaran untuk gaji PPPK. Tapi kita usahakan agar gaji mereka terpenuhi," pungkasnya.