Karimun, Batamnews - Pemerintah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau mengambil kebijakan mengurangi gaji pegawai honorer.

Langkah ini diambil sebagai upaya menyelamatkan pegawai honorer dari rasionalisasi atau dirumahkan, di tengah kondisi anggaran daerah yang babak belur saat pandemi Corona.

Bupati Karimun, Aunur Rafiq menyebut babak belurnya anggaran daerah dipicu banyak hal, namun penyebab utamanya adalah refocusing anggaran untuk penanganan Covod-19.

Kebijakan refocusing itu, lanjutnya berimbas kepada arus pengurangan belanja rutin Aparatur Sipil Negara (ASN), non-ASN, honorer kontrak, honorer insentif, operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan belanja fisik yang diusulkan atau aspirasi dari anggota dewan.

"Masalah tenaga honorer ini tetap saya pertahankan bahkan berusaha bagaimana bisa menaikkan gajinya. Hanya saja, sejak keluar Peraturan Menteri Keuangan tersebut berimbas kepada belanja rutin untuk TPP dan honorer kita," kata Rafiq, Senin (30/8/2021).

Baca: Keuangan Babak Belur, Sekda Karimun Beri Pesan Khusus ke Pegawai Honorer

Alasannya tidak merumahkan tenaga honorernya yang berjumlah kurang lebih sebanyak 5 ribu orang tersebut karena tidak ingin menambah angka pengangguran.

Meski diakuinya, bisa menghemat anggaran sekitar Rp 60 Miliar apabila mengambil keputusan untuk merumahkan ribuan tenaga honorer, seperti yang terjadi di kabupaten atau kota lainnya.

Anggaran dari merumahkan honorer itu, kata Bupati, bahkan nantinya bisa digunakan untuk melakukan segala pembangunan dan pemeliharaan.

"Kalau saya lakukan dari awal (rumahkan honor) separuhnya, bisa menghemat anggaran sebesar Rp 50 sampai 60 miliar. Saya bisa melakukan pembangunan dengan itu, tapi itu tidak dilakukan dan tetap pertahankan para tenaga honor," katanya.

Baca: Gaji Pegawai Honorer Karimun Lambat Dibayar, Wabup Ungkap Alasannya

Sehingga, kondisi tersebut membuatnya berada di dua pilihan apakah memilih untuk mempertahankan tenaga honorer atau melakukan pembangunan.

Namun, sekali lagi orang nomor satu di Karimun ini menegaskan untuk tetap mempertahankan tenaga honorernya. Meskipun, harus menurunkan gaji mereka sebesar 40 persen.

"Kalau ada alternatif lain saya tidak akan sentuh ini, mungkin sudah 5 tahun lalu saya sudah merumahkan honorer agar bisa melakukan pembangunan, satu sisi saya akan dibilang hebat, masyarakat meminta pembangunan dikabulkan. Tetapi, tenaga honorer kita jadi pengangguran. Saya tidak pernah menginginkan itu, walaupun harus dengan berat hati mengurangi gaji mereka sebesar 40 persen selama beberapa bulan ke depan," kata Rafiq.

Ia mengatakan, pemerintah pusat memperbolehkan pemerintah daerah untuk merumahkan tenaga honorer di tengah ketidakmampuan keuangan daerah.