Batam, Batamnews - Kebijakan karantina terpusat bagi pekerja, biayanya dibebankan kepada pengusaha. Hal ini mendapat keluhan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam.

Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid mengatakan, jika biaya karantina pekerja ditanggung oleh perusahaan, akan memberatkan perusahaan. Apalagi saat ini mereka tengah bertahan di tengah pandemi.

Baca juga: Pemko Batam Siapkan Rusun Jadi Lokasi Isolasi Terpadu Pasien Isoman

"Karena sejak awal, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa seluruh biaya untuk masyarakat yang positif Covid-19 akan ditanggung oleh pemerintah," kata Rafki Rasyid, Selasa (27/7/2021).

Ia berharap Wali Kota Batam, HM Rudi berhati-hati dalam mengambil langkah dan kebijakan. Hal ini akan berdampak besar kepada sektor investasi.

"Jadi, perlu hati-hati juga jika ingin menerapkan ini, harus dibicarakan dulu pada sebagian besar pelaku usaha. Apalagi perusahaan yang jumlah karyawannya cukup banyak," katanya.

Kebijakan karantina terpusat

Dalam kebijakan karantika terpusat, Pemko Batam meminta agar, pasien yang merupakan pekerja industri dapat dikarantina di kawasan dormitori atau Rusun khusus pekerja.

Biaya selama karantina diwajibkan untuk dipenuhi oleh pihak perusahaan karyawan.

Namun, ia mengusulkan untuk hal ini, lebih baik dilakukan Isolasi Mandiri (Isoman) di kediaman masing-masing, dengan pengawasan penuh dari perangkat RT/RW.

"Kalau memang anggaran pemerintah tidak cukup untuk isolasi terpusat maka lebih baik Isoman di rumah saja. Pemerintah melalui RT dan RW tinggal mengawasi rumah tempat Isoman. Kalau bisa pemerintah menyediakan obat obatan yang dibutuhkan seperti yang dilakukan di Jabodetabek," katanya.

Dia juga menyebutkan, pemberlakuan biaya karantina terpusat yang akan dikenakan kepada pengusaha, hanya akan membuat pengusaha terutama investor asing memikirkan kembali berinvestasi di Batam.

Baca juga: Pasien Isolasi Mandiri di Tanjungpinang Dapat Bantuan Sembako

Apabila hal ini semakin memburuk, akan membuat investor mengambil kebijakan untuk keluar dari Batam, dan akhirnya menimbulkan banyaknya pengangguran.

Rafki bahkan menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya tidak pernah diberikan kesempatan untuk melakukan pertemuan dan membahas mengenai kebijakan yang telah diumumkan melalui media massa.

"Jadi kita berharap Pemko Batam mempertimbangkan kembali rencana tersebut dan sebaiknya dibicarakan secara luas dengan para pelaku usaha di Batam," ujarnya.