Batam - Keputusan Menko Perekonomian, Darmin Nasution dengan mengangkat Wali Kota Batam menjadi Ex-officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam menimbulkan reaksi dari pengusaha Batam.

Salah satunya Pelaksana tugas (Plt) Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid yang masih belum mengetahui nasib Batam.

“Apapun yang diputuskan kita yakin itu untuk membuat kondisi ekonomi Batam lebih baik ke depannya, sampai saat ini regulasinya juga belum keluar,” ujar Rafki kepada Batamnews, Kamis (20/12/2018).

Jika nantinya Wali Kota Batam HM Rudi memang diangkat sebagai ex-officio Kepala BP Batam, maka pihaknya tetap mendukung. Dan berharap iklim investasi yang kondusif dijaga di Batam.

Selain itu pihaknya menekankan status Batam yang saat ini masih Free Trade Zone (FTZ) tidak dirubah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), seperti yang diinginkan Wali Kota Batam sebelumnya.

“Tidak pas kalau dalam satu pulau begini lalu dibagi bagi lagi menjadi kawasan KEK dan bukan KEK, itu yang menjadi harapan utama kami,” katanya.

Apabila Wali Kota tetap menginginkan Batam menjadi KEK, pihaknya tetap akan berupaya menjadikan status Batam sebagai FTZ. Seperti dengan memberikan masukan kepada Rudi.

“Kalau Batam akan lebih menguntungkan dengan status FTZ dibandingkan KEK, di daerah lain banyak KEK yang minta dijadikan FTZ. Kita yang sudah FTZ masa mau balik lagi ke konsep KEK?” kata dia.

Kondisi ekonomi belakangan yang sempat terpuruk karena perekonomian global, namun menurutnya Batam masih tetap bertahan.

“Maka FTZ tidak perlu dirubah lagi. Biarkan berjalan selama waktu yang ditentukan undang undang. Baru nanti dievaluasi lagi,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan ketua Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) Batam, Oesman Hasyim. Ia mengatakan jika FTZ dirubah, maka akan membuat Batam menjadi kacau.

“Lalu lintas barang di kawasan pabean, siapa yang mengawasi, per hari ribuan konteiner lewat,” ujar Oesman.

(ret)