Oleh: Robby Patria

PROVINSI Kepri mencatat dua rekor hebat di di awal Mei 2021. Pertama menjadi pemuncak dari 34  provinsi mencatat angka pengangguran tertinggi menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dengan angka 10,12 persen. 

Kepri salah satu provinsi kaya di Indonesia dan memiliki tiga zona kawasan istimewa status Free Trade Zone Batam, Bintan dan Karimun yang seharusnya memberikan keistimewaan menyediakan lapangan pekerjaan bagi anak anak bangsa.

Rekor kedua, menurut data Kementerian Kesehatan, Kepri tercatat penambahan kasus Covid-19 tinggi bersama dengan 10 provinsi lainnya. Pada tanggal 14 Mei 2021 misalnya, Kepri di posisi 7 dari 34 provinsi. 

Dan 16 Mei, posisi Kepri dengan kasus baru 222 tercatat peringkat keempat nasional jumlah kasus harian terbanyak. Mengalahkan Jawa Timur yang penduduknya hampir 40 juta jiwa. Padahal penduduk Kepri dua juta jiwa saja.

Tingginya persentase kenaikan kasus Covid-19 di Kepri membuat Presiden Joko Widodo memberikan peringatan untuk tidak lengah. Dan Kementerian Kesehatan mengingatkan Kepri  yang berpotensi naik untuk menambah ruangan rawat inap termasuk Kepri di Batam dan Tanjungpinang. Ini peringatan serius. Sudah empat rumah sakit rujukan di Kepri penuh. 

Di Kabupaten Karimun misalnya dilaporkan sampai dengan Sabtu (14/5), unit rawat inap sudah penuh. Sehingga warga yang positif menjalani isolasi mandiri di rumah. Lebih dari 133 orang isolasi mandiri. Begitu juga di Tanjungpinang lebih dari 323 orang isolasi mandiri di rumah.

Rekor berikut yang saling terkait adalah minimnya serapan dana APBD Kepri sampai dengan April baru menembus 6 persen lebih dari total Rp3,9 triliun rupiah yang sudah diketok pada 2020 lalu.

Padahal, APBD adalah sarana yang pasti membantu menggerakkan perekonomian daerah dari belanja pemerintah daerah. Proyek -proyek padat karya yang melibatkan warga misalnya pembangunan parit, rehab sekolah, pembangunan jembatan, pembangunan jalan jalan di gang gang, pembangunan lainnya berupa infrastruktur pendukung fasiltas publik. 

Pastinya proyek tersebut akan memberi manfaat keada lingkungan masyarakat karena akan menciptakan lapangan pekerjaan di tengah kasus pandemi.

Mereka yang berhenti dari perusahaan mungkin disebabkan pemutusan hubungan kerja dapat bekerja di proyek proyek pemerintah pusat dan daerah. Mengendapkan APBD di perbankan memang akan menambah pendapatan daerah dari bunga simpanan dari perbankan.

Namun berbahaya bagi perekonomian daerah karena dana mengendap tak dapat digunakan untuk kegiatan padat karya, swakelola, stimulus bantuan sosial dan belanja lainnnya.

Itulah yang dirisaukan Mendagri Tito Karnavian. Karena APBD banyak mengendap di bank bank di daerah. Padahal masyarakat menanti proyek proyek jasa dan fisik untuk menggerakkan perekonomian dari  kampung, kota hingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dari belanja modal tersebut.

Presiden Jokowi mengatakan, hingga Maret 2021 terdapat anggaran sebesar Rp 182 triliun yang masih mengendap di bank daerah. Padahal belanja Pemda ini sangat penting untuk menggerakkan ekonomi daerah dan nasional. Istilahnya duit sudah disiapkan, anggaran sudah pun disusun, dan disetujui. Tapi, proses membelanjakan agar tepat sasaran itu yang jadi kendala.

Sehingga sisa penggunaan anggaran di akhir tahun akan besar menandakan serapan anggaran kecil. Silpa yang baik adalah selisih pengadaan yang diperoleh dari penghematan belanja. Sedangkan Silpa yang buruk, ketika anggaran lambat dibelanjakan sehingga menumpuk di kas daerah. Artinya ada program yang terhenti.

Contohnya beasiswa kepada 1.000 mahasiswa, tak diberikan kepada mahasiswa, padahal anggaran sudah disiapkan. Inilah contoh Silpa yang kurang baik dalam postur keuangan APBD. Namun Silpa penghematan dari perjalanan dinas pegawai misalnya dioalikasikan Rp2 miliar, hanya terpakai 1 miliar, maka sisa Rp1 miliar ini anggaran penghematan yang bernilai positif.

DPRD harusnya menjalankan tugas mereka sebagai lembaga pengawasan lebih maksimal mempertanyakan kepada eksekutif mengapa anggaran tak berjalan normal. Di kementerian atau lembaga, dari Januari kegiatan sudah dapat dilaksanakan. Sangat disayangkan Ketua DPRD Kepri malah berkirim surat ke Presiden tanpa melalui mekanisme yang lazim.

Ex officio itu kewenangan DPR RI, yang layak bertanya kepada Kemenko Perekonomian atau Presiden karena Peraturan Pemerintah ditetapkan Presiden. Jika pun ketua DPRD mau bertanya atas ketua DPRD, maka disepakati dulu baik melalui paripurna atau rapat anggota DPRD dan pimpinan.

Sementara tugas utama DPRD di daerah belum maksimal melakukan pengawasan anggaran dan pengawasan kebijakan daerah dalam mengatasi pandemi di daerah yang terus meningkat.

Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi

Faktor yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah salah satunya dari belanja APBD. Memang ada faktor produksi, industri, tenaga kerja, bahan baku produksi lokal. Kemudian faktor ekspor, di mana kita harus banyak ekspor produk dibandingkan impor. Sehingga devisa kita lebih besar. Lalu faktor penting adalah investasi.

Invetasi inilah jadi tugas pokok pemimpin daerah bagaimana bisa menjual daerah agar investasi asing bisa masuk ke Kepri. Dengan masuknya investasi akan berdampak kepada penyediaan lapangan pekerjaan. Mereka yang sebelumnya menganggur dapat bekerja di pabrik atau industri lain ketika ada investasi masuk. 

Mereka yang bekerja di perusahaan akan mendapatkan gaji lalu dibelanjakan untuk kebutuhan sehari hari yang akhirnya ada pertukaran sumber daya. Inilah contoh kerterkaitan investasi dalam memicu pertumbuhan ekonomi daerah.

Bagaimana tugas BP Batam menarik investor asing ke Batam? Ternyata cukup baik. Di masa pandemi, investasi di Batam menunjukkan kenaikkan. BP Batam mampu melampaui total target investasi, dari yang semula ditargetkan Rp14,6 triliun mampu tercapai hingga Rp22,3 triliun atau 152% dari target 2020. Penanaman Modal Asing (PMA) berhasil mencapai Rp9,3 triliun. Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berhasil unggul mencapai Rp13 triliun (bisnis.com). Artinya kinerja BP Batam cukup baik selama di masa pandemi. Itu jika dilihat dari angka investasi yang masuk.

Nah,sekarang adalah tugas Gubernur maupun wali kota di Kepri untuk serius memerintahkan kepada anak buahnya mempercepat belanja APBD.

Karena lambatnya proses pengadaan proyek, dan belanja APBD bisa menyebabkan potensi perekonian jadi stagnasi. Tak tumbuh dan berkembang karena suntikan dana dari pemerintah tak mengalir jauh. 

Yang diperlukan saat ini, bagaimana kondisi pandemi bisa ditanggulangi dengan menetapkan kebijakan serius soal tracing, treatment, isolasi dan testing maksimal. Kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencuci tangan, memakai masker dan menghindari kerumunan. Dan paling penting mempercepat vaksinasi.

Jika Singapura lockdown selama sebulan hanya karena puluhan orang terjangkit korona, minimal Pemprov Kepri setidaknya diatur lah agar supaya masyarakat memahami dan patuh pada protokol kesehatan. Itulah tugas pemerintah mengedukasi dengan maksimal kepada warganya.

Kemudian di bidang ekonomi, pemerintah harus memasukan program stimulus lebih banyak agar bisa bertahan warga dari serangan pandemi. Terutama mereka yang memiliki usaha usaha dibantu melalui program APBD. Sedangkan mereka yang di bawah garis kemiskinan dibantu dengan program bantuan sosial sehingga beban mereka tak bertambah berat. 

Kita tak perlu seperti Amerika yang memberikan bantuan triliunan dolar agar warganya tak jadi miskin, yang kita perlu APBD dan APBN digunakan dengan maksimal agar kondisi kehidupan mereka bisa bertahan. 

Akhirnya 19 tahun hari Marwah sebagai salah satu tahapan perjuangan itu tetap dilihat sebagai momentum heroik. Berjuang untuk menyejahterakan masyarakat Kepulauan Riau. Dan itu terwujud jika pemerintah prokepada usaha mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

Dengan pendidikan masyarakat Kepri yang berkualitas, mereka akan dapat bekerja di posisi bagus dengan gaji yang baik. 
Dengan pendapatan baik, maka kualitas hidup akan baik. Mereka akan masuk kategori sejahtera. 

Itulah cita cita kita bersama agar bisa hidup sejahtera adil dan makmur.*

Penulis adalah Wakil Ketua ICMI Tanjungpinang.