Batam, Batamnews - Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang ke Tanah Air menjelang Hari Raya Idul Fitri terus meningkat. Hal ini membuat pemerintah Kota Batam kewalahan untuk menampung para pahlawan devisa ini yang harus menjalani karantina sebelum kembali ke daerah masing-masing.

Terkait hal ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) dan Riau harus siap menerima kedatangan PMI ini apabila Batam sudah kesulitan menanganinya.

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Pantau Pemulangan PMI Lewat Batam

"Prinsipnya, kalau di sini sudah kesulitan menahan arus, bahkan perlu pengalihan arus juga, mereka harus siap," kata Mendagri Tito pada Sabtu (8/5/2021), dilansir dari Antara.

Sementara, hingga Sabtu (8/5/2021), sebanyak 400 PMI tengah menjalankan karantina di sejumlah hotel di Dumai dan 3 rusun di Batam.

Batam Jadi Satu-satunya Pintu Masuk

Membludaknya PMI yang kembali ke Tanah Air melalui Batam, dikarenakan saat ini Batam menjadi satu-satunya pintu masuk kedatangan PMI dari Malaysia.

Adanya protokol kesehatan Covid-19 yang ketat yang harus dilalui PMI, seperti karantina dan tes usap PCR, membuat pemerintah setempat mulai kewalahan menanganinya.

Selain di Batam, di Tanjung Balai Asahan Sumut dan di Dumai Riau, terdapat pintu masuk kedatangan dari Malaysia. Namun saat ini ditutup karena kedua daerah ini tidak memiliki fasilitas karantina yang memadai dan kasus Covid-19 sedang meningkat.

732 PMI Jalani Karantina

Saat ini, sebanyak 732 PMI dari Malaysia dan Singapura menjalani karantina di Kota Batam Kepulauan Riau.

Baca juga: Dua PMI Nekat Kabur dari Karantina Covid di Batam

"Totalnya ada 723 orang," kata Ketua Satuan Tugas Khusus Pemulangan PMI Kota Batam yang juga Dandim 0316/ Batam Letkol Kav Sigit Dharma Wiryawan pada Sabtu (8/5/2021).

Rinciannya, 195 orang berada di Rusun BP Batam, 115 orang di Rusun Pemkot Batam, dan 138 orang di Rusun Putra Jaya. Sementara sebagian ada yang menjalani karantina mandiri di 8 hotel yang telah ditetapkan, dengan pengawasan ketat dari aparat TNI dan Polri.