Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepri mengusulkan draf rencana KUA PPAS APBD Kepri TA 2021 ke DPRD Kepri. Adapun besaran KUA PPAS APBD 2021 Kepri sebesar Rp 3,7 triliun lebih.

Penyampaian draf KUA PPAS APBD Kepri TA 2021 dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak di ruangan utama DPRD Provinsi Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Senin (9/11/2021).

Penjabat Sementara (Pjs) Provinsi Kepri Bahtiar Baharuddin saat menyampikan rancangan KUA PPAS APBD 2021 mengatakan, draf KUA PPAS APBD Kepri 2021 mempedomani dan merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Kepri 2016-2021.

"Usulan KUA PPAS APBD Kepri TA 2021 yang telah dibahas tim Pemprov Kepri sebesar Rp 3,7 triliun," kata Bahtiar.

Adapun besaran KUA PPAS APBD Kepri TA 2021 sebesar itu berasal dari pendapatan dengan total sebesar Rp 3,5 triliun. 

Sementara dari total pendapatan itu terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Kepri sebesar Rp 1,28 triliun, anggaran transfer pusat ke daerah sebesar Rp 2,2, triliun.

Selain itu tambah Bahtiar, ada penerimaan anggaran tambahan dari pendapatan lain yang sah sebesar Rp 1,2 miliar sementara penerimana dari anggaran pengembalian silva sebesar Rp 200 miliar.

"Dari uraian tersebut, sehingga total anggaran KUA PPAD APBD Kepri TA 2021 sebesar Rp 3,7 triliun," ujarnya.

Bahtiar juga menyebutkan, dalam penyusunan APBD 2021 ini, selain menganggarkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesejahteraan dan lainnya yang sudah direncanakan, juga didalamnya memperhatikan pokok fikiran anggota dewan.

Selain itu dengan melihat kondisi pandemi Covid-19 yang entah sampai kapan akan berakhir, dan berdasarkan interuksi pemerintah pusat agar daerah mengalokasikan khusus untuk penanganan ini.

"Kita juga memperhatikan anggaran untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 dalam APBD 2021 ini. Termasuk dalam pemulihan ekonomi dampak dari wabah ini," tuturnya.

Sementara Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak mengatakan, dengan telah diterimanya draf rancangan KUA PPAS APBD Kepri TA 2021, selanjutnya akan dilakukan pembahasan di tingkat DPRD Kepri. 

"Kita akan membahas secara bersama draf ini, nantinya banggar DPRD dan tim dari Pemprov Kepri akan membahas dengan seksama," kata Jumaga.