Tanjungpinang - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri tahun anggaran 2021 mendatang diperkirakan hanya sebesar Rp 3,259 triliun. 

Angka APBD Murni 2021 tersebut turun sekitar Rp 700 miliar bila dibandingkan dengan APBD murni TA 2020 yang mencapai sebesar Rp 3,9 triliun.

Plt Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan (Barenlitbang) Provinsi Kepri, Naharuddin menyampaikan, alokasi APBD murni 2021 tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 1,081 triliun dan dana perimbangan sebesar Rp 2,066 triliun.

"Sekarang masing-masing OPD tengah menyusun rencana kerja setelah itu baru akan kita sampaikan ke DPRD," kata Nahar, di Tanjungpinang, Senin (14/9/2020) kemarin.

Nahar juga menyampaikan, pada APBD 2021 nanti Dinas Pendidikan (Disdik) masih menjadi OPD yang menerima pagu belanja tertinggi dibanding dengan OPD lainnya di Pemprov Kepri.

Kedua, lanjut Nahar, adalah Dinas Kesehatan dan selanjutnya diterima OPD yang menangani bidang infrastruktur seperti PU dan Perkim yang angka anggarannya cukup tinggi.

"Disdik dan Dinkes serta OPD seperti PU, Perkim yang menangani dibidang infrastruktur masih tertinggi penganggarannya," ujarnya.

Adapun rincian struktur APBD Murni Pemprov Kepri TA 2021 yakni pendapatan daerah sebesar Rp 3,167 triliun, yang terdiri dari PAD Rp 1,081 triliun dan Pajak Daerah sebesar Rp 976 miliar.

Selain itu dari retribusi daerah sebesar Rp 9,955 miliar, hasil pengelolaan kekayaan lainnya sebesar Rp 5,150 miliar dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 87,894 miliar

Sementara penerimaan dana perimbangan sebeaar Rp 2,066 triliun, dan dari dana bagi hasil pajak sebesar Rp 189,904 miliar.

Selain itu perkiraan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 1,114 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 744,341 miliar dan Dana Insentif Daerah sebesar Rp 38,420 miliar.

Sementara penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 1,348 miliar ditambah Silpa tahun 2020 sebesar Rp 90 miliar. Sehingga Belanja Daerah Provinsi Kepri APBD Murni 2021 sebesar Rp 3,259 triliun.