Karimun - Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Karimun 2020 telah akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPRD Karimun, Kamis (21/11/2019).

Dalam laporan juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karimun, Sulfanow Putra, menyebutkan terjadi banyak pemangkasan anggaran pada KUA-PPAS APBD Karimun 2020.

Pemangkasan dilakukan setelah Banggar dan TPAD mengacu pada defisit anggaran belanja APBD dalam rentang waktu beberapa tahun terakhir, dengan asumsi target pendapatan yang realistis.

"Perihal banyaknya pemangkasan pos belanja yang terjadi, banggar minta pengertian seluruh pihak terkait memakluminya," kata Sulfanow Putra.

Pendapatan daerah disepakati Rp 1.267.502.721.689 atau dipangkas sebesar Rp 145.778.834.371 dari usulan Pemkab Karimun sebelumnya yakni Rp 1.413.281.556.060.

Belanja daerah Rp 1.307.514.764.689 atau dipangkas sebesar Rp 165.778.834.371 dari usulan Rp 1.473.293.599.060.

Pembiayaan Rp 40.012.043.000 atau dipangkas sebesar Rp 20 miliar dari usulan Rp 60.012.043.000.

Putra menegaskan kepada Tim Penyusunan Anggaran Daerah (TPAD) Pemkab Karimun serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar nota keuangan dan rancangan APBD Karimun 2020 yang akan disampaikan ke DPRD, harus tergambar secara jelas dan terperinci program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

"Program yang dituangkan dalam KUA-PPAS harus belanja yang sifatnya efektif dan efisien serta lebih banyak berpihak untuk kepentingan masyarakat banyak," kata Ketua Fraksi PDIP itu.

Banggar juga berpendapat seluruh program pembangunan 2020 harus memiliki target kinerja sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Pemkab Karimun.

Setelah disahkan, Pemkab Karimun sudah bisa mengajukan nota keuangan dan rancangan APBD Karimun 2020 ke DPRD Karimun.