Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Isdianto meminta agar Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, bekerja cepat dan cermat. Hal ini dimintainya agar pengesahan APBD Perubahan 2020 tidak molor dari jadwal yang telah disepakati dengan DPRD.

"Saya berharap APBD-P ini cepat tindaklanjuti. OPD harus proaktif agar kerja kita tidak tertunda dan semua program bisa dijalankan dengan baik," harap Isdianto, kemarin.

Dengan pengesahan APBD-P yang sesuai jadwal, menurut Isdianto akan mempercepat implementasi kegiatan pembangunan yang tentunya akan segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Karena apa yang tertuang dalam APBD-P, kata Isdianto merupakan cerminan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Anggaran OPD yang telah dirasionalisasikan, segera masukkan ke sistem, jangan tersendat-sendat.

"Saya sudah banyak turun, sudah banyak permasalahan di tengah masyarakat yang telah kita himpun untuk dapat kita akomodir agar masalah yang dihadapi masyarakat saat ini bisa segera tuntas. Karena essensinya pembangunan adalah untuk masyarakat ini yang harus kita buktikan," tegasnya lagi.

Terkait dirinya yang akan cuti karena akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 ini, Isdianto berpesan agar semua Kepala OPD, ASN maupun PTT dan THL tetap bekerja seperti biasa, menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi dan penuh tanggungjawab.

“Saya cuti kurang lebih 71 hari, dari 26 september sampai 5 Desember 2020. Selama saya cuti lakukan pekerjaan seperti biasa dan jalankan kegiatan yang menjadi tanggungjawab, bekerjasamalah dengan Pjs Gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan," pinta Isdianto.

Isdianto juga menyampaikan permohonan maaf, jika ada kesalahan selama bersama hingga saat ini. "Mohon doanya agar semua dalam perjalanan tidak ada suatu yang menghalangi," kata Isdianto.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, TS Arif Fadillah juga menginstuksikan agar OPD-OPD yang terkena rasionalisasi atau refocusing anggaran segera input dan lapor ke BPKAD untuk selanjunya diteruskan ke Bappeda.

Selanjutnya, proses ini harus cepat bejalan karena di DPRD juga sudah diagendakan, sehingga semua OPD untuk menyegerakannya bila masih ada yang belum dikerjakan.

"Pengesahan APBD-P tergantung kerja kita sekarang. Kita harus bergerak cepat, karena jika ini molor atau tertunda akan berdampak pada lambatnya pengesahan APBD Murni 2021 pada 30 November nanti," pungkas Arif.