Tanjungpinang - Plt Gubernur Kepri Isdianto menyampaikan jawaban atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kepri, terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019.

Dalam kesempatan ini Isdianto menanggapi pemandangan fraksi-fraksi dengan mengelompokan kedalam lima poin penting yang meliputi masalah realisasi pendapatan daerah, realisasi belanja daerah, penglolaan barang milik daerah, SDM dan informasi pengelolaan keuangan daerah.

"PAD Kepri di 2019 sebesar Rp 3,9 triliun, dari yang sebelumnya hanya Rp3,5 triliun. Atau naik sebesar 12.56 persen," kata Isdianto pada rapat paripurna DPRD Kepri, Selasa (30/6/2020).

Meskipun PAD naik terang Isdianto, namun, dari sisi retribusi memang masih menurun dibanding tahun 2018 lalu. Penurunan di sisi retribusi ini dikarenakan pemanfaatan ruang laut yang belum terealisasi sesuai target.

"Hal ini karena masih menunggu penetapan Perda RZWP3K. Disamping itu retribusi labuh jangkar juga sampai sekarang masih dalam proses," ujar Isdianto.

Hal lainnya yang tak luput dari poin penting yang ditanggapi Pemprov Kepri atas pemandangan fraksi-fraksi adalah menyangkut Sumber Daya Manusia (SDM).

Menurut Isdianto, masalah SDM di 2020 ini Pemprov Kepri menggerakkan 9 unit sekolah baru, baik SMA/SMK dan SLB.

"Untuk menggerakkan sekolah-sekolah tersebut, saat ini kami masih menyiapkan tenaga pendidik sesuai kualifikasi yang dibutuhkan," kata Isdianto lagi.

Isdianto juga berterimakasih kepada ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, jajaran wakil ketua serta segenap dewan yang telah memberikan masukan, tanggapan dan koreksi atas Renperda yang telah diajukan oleh Pemerintah Provinsi Kepri.

"Semua masukan DPRD Kepri tentu kami tidak lanjuti, sehingga yang kurang baik bisa diperbaiki kedepannya," ujar Isdianto.

Rapat paripurna sendiri dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, beserta jajaran wakil ketua I, II dan III juga anggota DPRD Kepri.

Diketahui sebelumnya, hampir semua fraksi DPRD Kepri mengkritisi kinerja Pemprov Kepri terutama Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah (BP2RD), yang dinilai tidak bisa melakukan inovasi dan terobosan dalam meningkatkan PAD.

Seperti disampikan Ketua Fraksi Gerindra Onward Siahaan yang mengatakan, BP2RD yang dipimpin Reni Yusneli dinilai kurang kreatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Kepri.

"Selama ini, kami melihat tidak ada upaya dari BP2RD untuk mencari sumber PAD lain bagi Pemprov Kepri," kata Onward pada rapat paripurna.

Onward juga menegaskan, seharusnya Pemprov Kepri dalam hal ini BP2RD dapat lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber-sumber PAD, tidak hanya terfokus pada pajak kendaraan yang selama ini menjadi andalan.