Tanjungpinang - Kepala Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri Reni Yusneli tengah jadi sorotan. Kinerjanya dianggap lemah. 

Sejumlah fraksi di DPRD Provinsi Kepri mengkritisi kinerja Reni.

Ketua Fraksi Gerindra Onward Siahaan menilai, BP2RD tak kreatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Kepri.

"Selama ini, kami melihat tidak ada upaya dari BP2RD untuk mencari sumber PAD lain bagi Pemprov Kepri," kata Onward pada rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban APBD Kepri Tahun 2019 di Dompak, Senin (29/6/2020).

Onward melanjutkan, seharusnya Pemerintah Kepri dalam hal ini BP2RD dapat lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber-sumber PAD, tidak hanya terfokus pada pajak kendaraan yang selama ini menjadi andalan.

Masih banyak peluang lanjut Onward, untuk menggali sumber PAD selain pajak kendaraan di Kepri ini, sepeti mengejar retribusi pajak pengelolaan air dan mendorong BUMD untuk mendapatkan PAD.

"Kreasi dari BP2RD ini yang belum ada kami melihatnya. Sejauh ini yang terlihat hanya mengandalkan pendapatan dari pajak kendaraan saja," tutur Onward.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Lis Darmansyah juga melihat hal yang sama. Pemerintah Provinsi Kepri harus lebih optimal dalam pengelolaan retribusi yang ada.

"DPRD Kepri dengan tugasnya dalam mengawasi laporan LKPJ APBD Kepri 2019, mendapati bahwa hingga saat ini Pemprov Kepri masih belum optimal dalam mengelola sumber pendapatan daerah khususnya retribusi," kata Lis.

Menurut Lis, Pemprov Kepri khusunya BP2RD masih mengelola retribusi dan pajak yang telah ada, namun itupun masih belum maksimal.

"Belum optimalnya pengelolaan retribusi ini terlihat masih belum adanya terobosan baru yang dikelola khususnya dalam sektor retribusi," ujar Lis.

Mantan Walikota Tanjungpinang ini mengatakan, masih banyak potensi retribusi yang dapat menjadi sumber PAD baru yang belum dapat dikelola pemerintah, seperti pengelolaan retribusi labuh jangkar, pemanfaatan permukaan laut, pajak permukaan air dan lainnya.

"Kami sangat mengharapkan komitmen pemerintah untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan retribusi tersebut," tegas Lis Darmansyah.

Begitu juga yang disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS Iskandarsyah yang juga mempertanyakan keseriusan pemerintah Provinsi Kepri dalam mengoptimalkan pengelolaan retribusi daerah khususnya labuh jangkar.

Sekretaris Daerah Provinsi Kepri TS Arif Fadillah mengakui jika kinerja BP2RD dalam menggali sumber PAD bagi Pemprov Kepri selama ini belum memberikan hasil yang cukup maksimal.

"Memang saya lihat dalam perjalanan kinerja (BP2RD) sudah cukup bagus, hanya memang hasilnya belum maksimal," kata Arif.

Menurutnya, hal ini dikarenakan untuk memperoleh pendapatan dari sektor pajak kendaraan bukan hal yang mudah. 

"Memang namanya cari duit susah ya, walau pun dari pajak kendaraan yang sudah ada. Untuk sumber PAD lainnya juga memang masih ada kendala, sehingga belum ada yang dihasilkan," kata Arif.