Tanjungpinang - Kinerja Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri mendapat sorotan dan kritikan pedas dari sejumlah fraksi di DPRD Provinsi Kepri.

Ketua Fraksi Gerindra Onward Siahaan mengatakan, BP2RD yang dipimpin Reni Yusneli dinilai kurang kreatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Kepri.

"Selama ini, kami melihat tidak ada upaya dari BP2RD untuk mencari sumber PAD lain bagi Pemprov Kepri," kata Onward pada rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban APBD Kepri Tahun 2019 di Dompak, Senin (29/6/2020).

Ditegaskan Onward, seharusnya Pemerintah Kepri dalam hal ini BP2RD dapat lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber-sumber PAD, tidak hanya terfokus pada pajak kendaraan yang selama ini menjadi andalan.

Masih banyak peluang lanjut Onward, untuk menggali sumber PAD selain pajak kendaraan di Kepri, sepeti mengejar retribusi pajak pengelolaan air dan mendorong BUMD untuk mendapatkan PAD.

"Kreasi dari BP2RD ini yang belum ada kami melihatnya. Sejauh ini yang terlihat hanya mengandalkan pendapatan dari pajak kendaraan saja," tutur Onward.

Hal senada disampaikan Ketua Faraksi PDI Perjuangan, Lis Darmansyah. Menurut Lis, Pemprov Kepri harus lebih optimal dalam pengelolaan retribusi yang ada.

"DPRD Kepri dengan tugasnya dalam mengawasi laporan LKPJ APBD Kepri 2019, mendapati bahwa hingga saat ini Pemprov Kepri masih belum optimal dalam mengelola sumber pendapatan daerah khususnya retribusi," kata Lis.

Lis mengatakan, Pemprov Kepri khusunya BP2RD masih mengelola retribusi dan pajak yang telah ada, namun itupun masih belum maksimal. "Belum optimalnya pengelolaan retribusi ini terlihat masih belum adanya terobosan baru yang dikelola khususnya dalam sektor retribusi," ujar Lis.

Padahal jelas mantan Walikota Tanjungpinang ini, masih banyak potensi retribusi yang dapat menjadi sumber PAD baru yang belum dapat dikelola pemerintah, seperti pengelolaan retribusi labuh jangkar, pemanfaatan permukaan laut, pajak permukaan air dan lainnya.

"Kami sangat mengharapkan komitmen pemerintah untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan retribusi tersebut," tegas Lis Darmansyah.

Begitu juga yang disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS Iskandarsyah yang juga mempertanyakan keseriusan pemerintah Provinsi Kepri dalam mengoptimalkan pengelolaan retribusi daerah khususnya labuh jangkar.

Ditegaskan Iskandarsyah, hingga saat ini seluruh upaya telah dilakukan agar dapat mengelola sumber pendapatan dari labuh jangkar tersebut, namun hingga kini semua masih belum ada.

"Kami ingin tau persoalannya dimana, kenapa hingga saat ini kita masih belum bisa mengelola retribusi labuh jangkar tersebut," tanya Iskandarsyah.

Sejumlah fraksi di DPRD Kepri juga menyoroti masih belum optimalnya realisasi anggaran di setiap OPD Kepri, serta terkait kontribusi BUMD Kepri yang masih minim.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri TS Arif Fadillah mengakui jika kinerja BP2RD dalam menggali sumber PAD bagi Pemprov Kepri selama ini belum memberikan hasil yang cukup maksimal.

"Memang saya lihat dalam perjalanan kinerja (BP2RD) sudah cukup bagus, hanya memang hasilnya belum maksimal," kata Arif.

Menurutnya, hal ini dikarenakan untuk memperoleh pendapatan dari sektor pajak kendaraan bukan hal yang mudah.

"Memang namanya cari duit susah ya, walau pun dari pajak kendaraan yang sudah ada. Untuk sumber PAD lainnya juga memang masih ada kendala, sehingga belum ada yang dihasilkan," kata Arif.