Tanjungpinang - Anggota DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Suryani meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, berbenah.

Hal ini disampaikan Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut disela-sela Sidang Paripurna tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kepri tahun anggaran 2019 di Gedung DPRD Kepri, Senin (22/6/2020).

"Ada begitu banyak catatan dan rekomendasi yang kami sampaikan, kami berharap rekomendasi ini tidak diabaikan begitu saja, tapi harus benar-benar menjadi sarana perbaikan pemerintah Provinsi Kepri terkhusus OPD terkait," ucap Wakil Ketua Pansus LKPJ 2019 yang juga Sekretaris Fraksi PKS ini.

Suryani berharap, kedepannya setiap program dan kegiatan benar-benar dapat terencana dan mengacu ke RPJMD dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah. Utamanya jika dikaitkan dengan postur APBD lebih didominasi oleh dana perimbangan.

Untuk tahun 2019 lalu saja, persentase pendapatan asli daerah (PAD) Kepri di angka 33,25 persen, sementara sisanya 65,36 persen diperolah dari dana perimbangan dan 1,39 persen merupakan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

"Kontribusi daerah pada realisasi pengelolaan keuangan daerah tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan yang hanya mencapai Rp 7.173.968.960. Sementara jika dibandingkan tahun 2018 mencapai Rp 13.542.397.410. Maka kita berharap OPD terkait mampu meningkatkannya di tahun 2020 ini," ujarnya.

"Dari pembahasan yang kami lakukan memang realisasi anggaran rata-rata mencapai target yang cukup tinggi. Tetapi tentu ini bukan satu-satunya indikator, kita melihat ada hal yang lebih penting lagi yaitu belum tercapainya indikator-indikator realisasi kinerja hingga 100 persen, kita berharap rekomendasi kita ke OPD-OPD dalam Laporan Pansus LKPJ Plt Gubernur bisa dijadikan rujukan untuk berbenah," sambungnya.

Terpisah, Wakil Ketua II DPRD Kepri, Raden Hari Tjahyono juga berharap OPD-OPD bisa berimprovisasi dalam melakukan peningkatan PAD.

"Kita masih begitu mengandalkan dana perimbangan dari pusat, jika ini tidak menjadi perhatian dari sekarang dan di pusat kondisi keuangan tidak stabil, tentu ini akan berimbas besar bagi Kepri. Mudah-mudahan ke depan kita bisa sama-sama konsen dalam peningkatan PAD," sebut Raden Hari Tjahyono.