Tanjungpinang - DPRD Provinsi Kepri menilai sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri masih kurang optimal dalam penggunaan anggaran sesuai indikator kegiatan pembangunan APBD 2019

Ketua Pansus Pertanggungjawaban APBD Kepri 2019, Lis Darmansyah mengatakan pansus menemukan alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. 

"Berdasarkan hasil pembahasan yang kami lakukan, bahwa pada APBD Kepri tahun 2019 masih banyak program kegiatan OPD yang tidak sesuai Renstra OPD pada RPJMD," kata Lis dalam  rapat paripurna, Senin (22/6/2020).

Paripurna mengagendakan laporan akhir pansus pertanggungjawaban APBD Kepri tahun 2019 di Ruang Sidang Utama DPRD Kepri.

"Kami menemukan bahwa pelaksanaan program kegiatan dan pembangunan yang dilakukan OPD Pemprov Kepri tidak optimal," ungkap Lis.

Tak hanya itu, mantan Walikota Tanjungpinang ini mengatakan masih adanya OPD Pemprov Kepri yang tidak konsisten dengan capaian target alokasi anggaran. Meskipun realisasi anggaran di sejumlah OPD ada yang tercapai, namun capaian realisasi keseluruhan masih belum optimal.

"Kita sesalkan hal ini masih belum terealisasi, sehingga capaiannya belum optimal," ujarnya.

Dalam laporannya ini Lis mengharapkan Gubernur Kepri untuk dapat mendorong OPD agar lebih rinci dan optimal mengalokasikan anggaran kegiatan sesuai dengan indikator pembangunan yang ada.

Diharapkannya program kegiatan yang dilaksanakan akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran kedepanya.

"Ini harus diingatkan oleh gubernur ke OPD di bawahnya, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat lebih baik kedepannya," tegas Lis.

Diakhir laporan, Lis Darmansyah menyampaikan beberapa rekomendasi kepada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri agar lebih optimal dalam membuat dan melaksanakan program anggaran.

"Kami mengharapkan anggaran pembangunan yang dilaksanakan lebih bermanfaat dan terarah. Sehingga pembangunan di Provinsi Kepri ini lebih merata dan bisa dirasakan masyarakat," ujarnya.