Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepri menargetkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD) 2020 sebesar Rp 4 triliun. Target yang cukup berani di tengah kondisi pemasukan dari PAD yang tak kunjung membaik tahun ini.

Target APBD Kepri 2020 sebesar itu naik dari APBD Perubahan 2019 sebesar Rp 3,833 triliun. Sementara APBD-P 2019 sendiri naik sebesar 4,76 persen dari APBD murni 2019 lalu yang hanya sebesar Rp 3,659 triliun.

Menanggapi target tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri menyoroti belum optimalnya upaya Pemprov Kepri dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik itu pada sektor pajak daerah maupun retribusi daerah lainnya. 

"Dari penjelasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri yang disampaikan melalui Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri, APBD Kepri 2020 mengalami kenaikan," kata Irwansyah, anggota Banggar DPRD Kepri, Selasa (22/10/2019) kemarin. 

Ditambahkannya, target minimal APBD Kepri tahun depan sebesar Rp 3,831 triliun. Namun jumlah tersebut bisa mencapai Rp 4 triliun, apabila piutang Pajak Air Permukaan (PAP) di Adhya Tirta Batam (ATB) sebesar Rp 32 miliar masuk ke kas daerah. 

Kemudian sektor lainnya yang turut mempengaruhi naiknya target APBD 2020 adalah Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) pada APBD Perubahan 2019 ini.

"Mengenai PAP ATB, kabar baik yang disampaikan Kepala BP2RD Provinsi Kepri, perusahaan tersebut sudah melunak dan akan menyelesaikan kewajibannya," ujarnya.

Ditambahkannya, walau terjadi peningkatan target APBD tahun depan, namun rencana PAD Kepri 2020 mengalami penurunan 2,84 persen atau sebesar Rp 35,5 miliar dari target di 2019 sebesar Rp1,2 triliun. 

Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa persoalan. Pertama, BP2RD Provinsi Kepri menurunkan target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 2,5 persen dari target tahun ini Rp 1,1 triliun.

"Untuk mengimbangi penurunan target PKB, BP2RD menaikan target Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB). Selain itu, Pemprov juga akan mengeluarkan retribusi labuh jangkar, dan reklamasi dari komponen pendapatan daerah di 2020 mendatang. Adapun target retribusi tahun depan hanya pada angka Rp 3,7 miliar," katanya. 

Sementara anggota Banggar lainnya, Iskandarsyah mengatakan pembahasan terkait pendapatan daerah untuk komponen APBD Kepri 2020 mendatang masih belum tuntas. 
Namun ia menyayangkan, Pemprov Kepri tidak memasukan dari sektor labuh jangkar, khususnya dalam hal pemanfaatan ruang laut. 

"Untuk labuh jangkar ini hanya tinggal menunggu Pergub dari Gubernur Kepri. Tetapi, kenapa Plt Gubernur tidak berani bertindak mengenai masalah ini. Padahal selama dua tahun ini retribusi itu diterget sebesar Rp 60 miliar.  Lalu tahun 2020 kita hapus, ini kenapa padahal peluang ada di depan mata," ujarnya. 

Ia menjelaskan, bahwa pada tahun 2020 mendatang hampir sebesar Rp 370 miliar lebih akan diperuntukan bagi dua kegiatan yakni Proyek Gurindam 12 di tahun depan dengan anggaran sebesar Rp 220 miliar lebih.  

Selain itu tegasnya untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kepri yang diperkirakan anggarannya tembus Rp 150 miliar. 

"Jadi dari dua kegiatan itu saja sekitar 30 persen PAD Kepri sudah tersedot. Untuk itu harusnya PAD dari sektor pemanfataan laut Kepri harus bisa digesa sehingga akan memberikan pemasukan bagi kas daerah," harapnya. 

(sut)