Tanjungpinang - Pengelolaan aset daerah di Provinsi Kepulauan Riau dinilai tidak optimal dan terabaikan. Badan Pemeriksa Keuangan memberikan rekomendasi terkait tata kelola aset daerah ini.

Menurut Wakil Ketua III DPRD Kepulauan Riau, Tengku Afrizal Dahlan, catatan dari BPK selalu muncul tiap tahunnya terkait pengelolaan barang milik daerah di Provinsi Kepri.

Meski saban tahun selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan, namun pengelolaan aset daerah selalu menjadi sorotan BPK.

"Kami mengharapkan aset daerah ini jangan sampai tidak terurus dan terabaikan begitu saja. Sebab dikhawatirkan akan dapat menjadi beban daerah nantinya," kata Afrizal dalam laporan akhir Banggar DPRD Kepri terhadap rekomendasi BPK RI atas LHP APBD Kepri tahun 2019 di Dompak, Tanjungpinang, Rabu (17/6/2020) kemarin.

Dia juga menyebutkan, bahwa Banggar mendesak untuk membentuk tim khusus guna mengumpulkan bukti untuk mendata dan memetakan keberadaan aset dan barang milik daerah tersebut.

Tim khusus ini nantinya lanjut Afrizal, akan fokus mendata dan memetakan serta mencatat keberadaan aset dan barang milik daerah dengan baik dan bila dikelola harus sesuai aturan. 

"Jika barang dan aset tersebut masih dalam kondisi baik maka dapat dimanfaatkan sebagai salah satu PAD Kepri. Apabila sudah tidak ada dan perlu dihapus dari daftar aset, itu bisa dilakukan sehingga tidak membebani keuangan pemerintah," tutur Afrizal.

Sementara Plt Gubernur Kepri Isdianto mengaku menerima seluruh rekomendasi DPRD Kepri tersebut, dan akan menindaklanjutinya.

"Kami berterimakasih kepada DPRD Kepri selaku mitra kerja yang sudah mengiatkan. Kami, tentunya akan segera membenahi dan menindaklutinya dan segera direalisasikan," katanya.