Jakarta - Hubungan Indonesia dengan China sempat 'panas' lantaran masalah perbatasan zona ekonomi eksklusif (ZEE) di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Kini ketegangan Indonesia dan China mulai mereda.

Di tengah suasana yang mulai tenang dengan China, pemerintah menawarkan Jepang dan Amerika Serikat (AS) berinvestasi di Natuna. Saat bertemu Menlu Jepang Toshimitsu Motegi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak Jepang berinvestasi di Natuna

"Izinkan saya, menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan prioritas Indonesia terkait dengan Jepang. Yang pertama, di bidang investasi. Saya ingin mengajak Jepang untuk melakukan investasi di Natuna," jelas Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/1/2020).

Investasi yang ditawarkan ke Jepang adalah untuk membangun sentra kelautan dan perikanan terpadu. Tawaran serupa juga disampaikan pemerintah Indonesia kepada Amerika Serikat melalui lembaga keungannya International Development Finance Corporation (IDFC), yang dipimpin Adam Boehler. Adam juga sempat bertemu Presiden Jokowi di istana, Jumat (10/1/2020)

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang ikut hadir dalam pertemuan itu menjelaskan akan membahas sejumlah proyek dengan pihak IDFC. Proyek yang akan dibahas antara lain proyek tol di Pulau Jawa dan Sumatera hingga proyek perikanan di Natuna.

"Sudah ada beberapa proyek yang segera dilihat dan didiskusikan detail seperti tol road di Jawa, dikombinasikan dengan tol road di Sumatera, dan juga mungkin turis, mungkin juga investasi ikan di Natuna. Atau juga mungkin hydropower di Kalimantan Utara. Jadi banyak sekali sekarang yang kita mau diskusikan dan kita segera maju," tutur Luhut di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (10/1/2020).

Sementara itu Adam Boehler menjelaskan IDFC menyiapkan pendanaan senilai US$ 60 miliar untuk berinvestasi di negara negara berkembang. Menurut Adam, Jokowi menegaskan fokus untuk pembiayaan investasi mengandalkan modal swasta.

Amerika Serikat pun, kata Adam, siap mendukung Indonesia dalam pembangunan.

"Ini baru pertama kali dibentuk dan saya langsung berkunjung ke Indonesia. Saya sangat senang sekali bertemu dengan Presiden Jokowi. Jelas tadi dari bapak Presiden bahwa fokusnya adalah private capital untuk membangun Indonesia dan Amerika Serikat siap mendukung Indonesia," tutur Adam.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga hadir dalam pertemuan menjelaskan lembaga bentukan Pemerintah Amerika Serikat (AS) itu akan menyiapkan dana US$ 5 miliar untuk Indonesia,

Jika dirupiahkan dana tersebut sebesar Rp 70 triliun.

"Mereka akan sediakan dana US$ 5 miliar untuk Indonesia. Nilai tersebut termasuk semacam shift capital. Bisa multiplier 4-5 kali, dengan US$ 5 miliar investasi dialokasikan ke Indonesia, itu akan mengundang sekitar US$ 20 miliar," tutur Airlangga di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Jumat (10/1/20120).

Menurut Airlangga dana sebesar itu berpeluang untuk membiayai proyek-proyek fisik maupun untuk Sovereign Wealth Fund (SWF). Selain itu, kata Airlangga, SWF juga masuk dalam omnibus law alias Undang-undang 'Sapu Jagat' yang kini sedang digodok.

"SWF ini bagian dari omnibus law. Bagian cluster omnibus law. Ini tentu akan menunggu sidang pertama di masa sidang ini tanggal 13, dan dimasukkan dalam prolegnas. Setelah prolegnas diketok, baru omnibus dimasukkan," terang Airlangga.

(*)