https://www.batamnews.co.id

Karimun Dapat Penghargaan Kabupaten Sehat 2019

Bupati Karimun, Aunur Rafiq menerima piagam penghargaan dari Mendagri, Tito Karnavian. (Foto: ist)

Karimun - Kabupaten Karimun meraih penghargaan Swasti Saba ketegori Kabupaten Kota Sehat 2019.

Penghargaan diberikan oleh Menkes RI, Terawan Agus Putranto dan Mendagri RI, Tito Karnavian. Penyerahan penghargaan dilakukan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Peroleh penghargaan Kabupaten Kita Sehat tersebut diterima langsung oleh Bupati Karimun, Aunur Rafiq.

Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes, Imran Agus Nurali, mengatakan bahwa penghargaan yang diberikan atas upaya yang dilakukan Daerah selama dua tahun terakhir.

“Penghargaan diberikan atas upaya yang dilakukan daerah selama 2 tahun terakhir di setiap periode pemberian penghargaan dan diberikan dalam rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN),”  kata Imran Agus Nurali.

Penyelenggaraan Pemberian penghargaan Kabupaten Kota Sehat Tahun 2019

Pada tahun 2019 terdapat 202 Kabupaten Kota yang mengusulkan untuk diverifikasi oleh Kemenkes, baik verifikasi dokumen maupun verifikasi lapangan di tingkat nasional. "Dari hasil verifikasi lapangan, selanjutnya dirapatkan dengan Kementerian Dalam Negeri," ujarnya.

Kriteria penghargaan adalah Pada kualifikasi pemantapan (2 tatanan); Wiwerda untuk kualifikasi pembinaan (3 tatanan); dan Wistara untuk kualifikasi pengembangan (5 tatanan).

Kabag Humas Pemkab Karimun, Didi Irawan mengatakan bahwa, penghargaan diberikan kepada 6 Gubernur, 177 Bupati dan Walikota, serta 3 orang motivator dari tim pembina yang aktif mengkoordinasikan dan membina seluruh forum kabupaten/kota di wilayah provinsinya untuk menyelenggarakan kabupaten/kota sehat.

"Para penerima penghargaan diberikan sertifikat yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan RI," ujar Didi.

Penghargaan Kabupaten Kota Sehat/Swasti Saba telah diselenggarakan sejak tahun 2005, mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005.

(aha)