Jumaga Ingin Ajak Plt Gubernur dan Sekda Kepri Bahas Setengah Ruangan soal Interpelasi

Jumaga Ingin Ajak Plt Gubernur dan Sekda Kepri Bahas Setengah Ruangan soal Interpelasi

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak.

Tanjungpinang - Wacana hak interpelasi mulai bergulir di DPRD Kepulauan Riau seiring dengan proses pelantikan pejabat eselon II, III dan IV oleh Plt Gubernur Isdianto yang dinilai beraroma kepentingan politik dan nepotisme.

Wacana ini dilontarkan oleh politikus Hanura Rudi Chua, Selasa (29/10/2019). Gayung bersambut, sejumlah anggota legislatif, bahkan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mendukung hal tersebut.

"Ya kita hormati apa yang menjadi usulan dan pandangan anggota dewan tersebut. Toh, tujuannya baik dalam hal ini," kata Jumaga yang mengaku masih mengikuti kegiatan orientasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Namun demikian, Jumaga mengaku sejauh ini belum ada anggota dewan yang menyampaikan secara tertulis maupun langsung terkait wacana interpelasi itu.

"Ya kami (dewan) semua masih mengikuti orientasi dewan di Kemdagri. Jadi belum fokus membahas hal tersebut. Mungkin selepas acara ini, kami akan ada pembahasannya," ujarnya.

Baca: Riak Nepotisme dalam Pelantikan Pejabat Kepri, DPRD Ajukan Interpelasi?

Menurutnya, anggota DPRD yang akan mengajukan hak interpelasi ini tentunya memiliki alasan. Begitu juga tentunya dengan Plt Gubernur Kepri Isdianto memiliki dasar dalam proses rotasi dan mutasi serta pengangkatan pejabat.

"Semua pasti memiliki alasan dan dasarnya. Tidak mungkin anggota dewan dan juga gubernur dalam memutuskan tidak didasari aturan," tuturnya.

Nantinya lanjut politisi senior PDI Perjuangan ini terkait hal ini akan ada pembahasan secara khusus. 

"Kita akan panggil Pak Plt Gubernur Isdianto dan juga Pak Sekda Kepri Arif Fadillah untuk menanyakan ini, sebelum bergulirnya hak interpelasi. Ya istilahnya pembahasan setengah ruangan lah," katanya.

"Kami hormati apa yang menjadi pemikiran dan usulan dari anggota dewan ini, sebab hal ini juga sudah menjadi konsumsi publik," tambahnya.

(sut)