Riak Nepotisme dalam Pelantikan Pejabat Kepri, DPRD Ajukan Interpelasi?

Riak Nepotisme dalam Pelantikan Pejabat Kepri, DPRD Ajukan Interpelasi?

Ilustrasi.

Tanjungpinang - DPRD Provinsi Kepri akan menggalang dukungan untuk mengajukan hak interpelasi atau hak bertanya kepada Plt Gibernur Kepri, Isdianto.

Ada dugaan proses pelantikan pejabat eselon II, III dan IV pada Kamis (24/10/2019) lalu berbau kepentingan politik dan nepotisme.

"DPRD Kepri ada wacana meminta keterangan dari gubernur, terkait pelantikan itu. Sebab ada riak-riak dan juga menjadi perhatian dari berbagai kalangan masyarakat yang dinilai ada unsur KKN dalam penempatan sejumlah pejabat tersebut," kata anggota DPRD Kepri Rudi Chua di Tanjungpinang, Selasa (29/10/2019).

Selain itu fakta di lapangan masih menunjukkan bahwa selama ini sistem penempatan pegawai masih jauh dari sempurna.

Faktor kedekatan dan kekeluargaan dengan kepala daerah, pejabat eselon 2 dan dewan masih memainkan peranan yang sangat penting dalam karir seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Hal ini menjadi semakin bermasalah bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih jika pegawai yang diberikan amanah jabatan akibat hubungan khusus tadi adalah kandidat yang tidak profesional dan tidak kompeten," ujarnya.

Diakui Rudi Chua, memang sangat sulit untuk meniadakan nilai Keluarga, Kenalan dan Kepentingan (3K) dalam promosi, mutasi dan rotasi jabatan di hampir semua pemerintah daerah.

Akibat sistem 3K tersebut, para ASN di lapangan yang ingin berkembang karirnya jadi terpaksa mencari perlindungan dari kepala daerah, kepala dinas atau dewan yang membuat mereka terseret ke dalam pusaran persaingan politik praktis dan praktek korupsi untuk menyenangkan figur yang menjadi pelindungnya.

"Kondisi seperti ini juga terjadi di Kepri, selama ini dan kalau ini tidak dilakukan perbaikan secara menyeluruh, saya kira kedepan kita akan kehilangan ASN yang kompeten dan profesional karena semua akan sibuk mengabdi kepada pusat kekuasaan yang bisa membantu karir mereka daripada melaksanakan tugasnya melayani rakyat dan negara," bebernya.

Sebelumnya diberitakan Plt Gubernur Kepri Isdianto melakukan perombakan besar-besaran pejabat eselon II, III dan IV dilingkungan Pemprov Kepri dengan melantik sebanyak 248 orang.

Namun proses pelantikan pejabat tersebut diduga tidak melibatkan Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang merupakan Sekretaris Daerah Provinsi Kepri TS Arif Fadillah.

"Kata siapa tidak melibatkam Sekda. Semua atas pertimbangan dan peresetujuan bersama," katanya usai pelantikan pejabat Pemprov Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Kamis (24/10/2019) lalu.

Ditegaskannya, bila tidak ada persetujuan bersama termasuk Baperjakat Pemprov Kepri, tidak mungkin Mendagri menyetujui dan menandatangani perombakan pejabat eselon itu.

"Kan Mendagri melihat pengajuan itu atas dasar persetujuan bersama dengan menandatangani SK pengajuan pejabat yang akan dirombak itu," tegasnya.

Ia juga menampik bila pejabat yang dilantik terutama yang menduduki di sejumlah jabatan basah, atas atensi dan kedekatan. "Semua saya rangkul sesuai bidang dan kemampuannya," ujar Isdianto

(sut)