PASKA Cari Solusi Pendidikan di Kepri Lewat Neraca Pendidikan Daerah

PASKA Cari Solusi Pendidikan di Kepri Lewat Neraca Pendidikan Daerah

Suasana usai DKT di Hotel Harmoni One Batam (Foto:ist)

Batam - Dalam rangka mencari solusi permasalahan pendidikan di daerah dan mewujudkan pendidikan yang mampu menghasilkan SDM yang berkualitas, Kemendikbud melalui Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) melaksanakan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT).

Adapun tema yang diusung yakni, "Mencari Solusi Permasalahan Pendidikan Melalui Pemanfaatan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) di Provinsi Kepulauan Riau", tanggal 30-31 Agustus 2019 di Hotel Harmoni One Batam.

PASKA mengajak berbagai pemangku kepentingan pendidikan seperti DPRD, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, Perguruan Tinggi, dan LSM, serta media cetak dan elektronik untuk mendiskusikan permasalahan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau.

DKT tersebut berisi diskusi tentang analisis data dan tren pendidikan dari NPD tahun 2017 dan 2018. Tak hanya sampai di situ, dalam forum ini juga dihasilkan usulan rekomendasi solusi permasalahan pendidikan yang ditujukan baik untuk pemerintah pusat, daerah maupun masyarakat.

NPD sendiri adalah platform informasi tentang potret kinerja pendidikan pada suatu daerah yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Kegiatan DKT ini dibuka oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Pusat dan Daerah, Dr. James Moudow.

Ia mengatakan, masih banyak tantangan pendidikan di Indonesia diantaranya, pertama mutu pendidikan dimana hasil belajar siswa Indonesia, seperti ditunjukkan oleh hasil PISA, TIMMS, UN dan AKSI masih kurang dan tidak ada peningkatan yang signifikan selama 10 tahun terakhir.

Kemudian yang kedua, akses pendidikan, masih terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah terutama pada jenjang pendidikan menengah. Sedangkan yang ketiga, infrastruktur pendidikan, kondisi infrastruktur sekolah belum sepenuhnya baik, masih terdapat sekolah yang mengalami rusak berat.

Sedangkan yang terakhir, bonus demografi, munculnya angkatan kerja usia produktif di berbagai daerah dengan periode puncak secara tidak merata dan saling merebut peluang kerja.

“Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan pemerataan pendidikan yang berkualitas melalui percepatan wajib belajar 12 tahun, pembelajaran keterampilan abad 21, profesionalisme dan pengelolaan guru, pengembangan anak usia dini holistik integratif, afirmasi pendidikan, dan pemenuhan sarana prasrana pendidikan dan berkualitas,” kata James.

Lanjut dia, Kepulauan Riau memiliki bonus demografi yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan, salah satunya dengan cara membedah Neraca Pendidikan Daerah.

Disampaikan juga, bahwa salah satu upaya Kemendikbud dalam meningkatkan kinerja untuk perbaikan mutu pendidikan adalah dengan NPD. Adanya NPD, menurut James diharapkan dapat mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dalam APBN dan APBD murni.

“Fungsi pemerintah pusat hanya mengeluarkan kebijakan, sedangkan fungsi pengendalian ada di daerah . Kita harus duduk bersama,” imbuhnya

Untuk mewujudkan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah, dalam acara DKT ini dilakukan berbagai paparan dari pemangku pendidikan pusat dan daerah, serta Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kemendikbud di Provinsi Kepulauan Riau meliputi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Kantor Bahasa, dan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Kepulauan Riau.

Dalam kegiatan ini juga Kepala Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA), Hendarman, Ph.D mengatakan bahwa kegiatan diskusi NPD diadakan sebagai momentum bersama untuk membangun sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mencari solusi dan berbagi praktik baik atas permasalahan dan tantangan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau.

Hendarman juga berharap NPD bisa digunakan para pemangku kepentingan pendidikan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan dan mendorong perubahan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau ke arah yang lebih baik.

Terkait dengan NPD, ia menambahkan bahwa NPD merupakan terobosan yang dilakukan Kemendikbud sejak tahun 2015 yang berisi informasi tentang anggaran pendidikan, satuan pendidikan, kualifikasi guru, keadaan siswa, angka partisipasi murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), angka putus sekolah dan mengulang, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hasil UN dan IIUN, akreditasi, data budaya dan bahasa daerah.

Data-data yang ditampilkan bersumber dari Kemendagri, BPS, BAN SM, BAN PAUD dan PNF dan data internal Kemendikbud. NPD, selain dibuat dalam versi cetak juga terdapat versi aplikasinya yang dapat dibuka melalui http://npd.kemdikbud.go.id dan melalui android.

Dalam aplikasi ini, semua orang bisa mengunduh NPD versi cetak dan juga dapat melihat perbandingan profil pendidikan antar daerah, baik dalam satu provinsi maupun lintas provinsi.  

Dari NPD 2018 dapat terlihat data capaian dan tren pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2018, masih sangat banyak sekolah yang belum menyelenggarakan UNBK, terutama pada jenjang SMP.

Untuk mengatasi permasalahan ini diharapkan pemerintah daerah dapat mengoptimalisasi Sharing Resource melalui zonasi pendidikan, mengintegrasikan pendidikan antar jenjang, dan meningkatkan alokasi anggaran terhadap pengadaan fasilitas UNBK.

“Di Kepulauan Riau juga masih banyak ruang kelas yang rusak berat,” tambahnya.

Diharapkan, pelibatan tripusat pendidikan dalam perbaikan infrastruktur dapat dioptimalkan. Selain itu dapat juga ditingkatkan alokasi anggaran terhadap perbaikan infrastruktur pendidikan di Kepulauan Riau.

Permasalahan lain yang ada di Kepulauan Riau yaitu masih banyak jumlah guru belum berkualifikasi D4/S-1 terutama pada jenjang SD. Diharapkan pemerintah daerah Kepulauan Riau dapat melakukan beberapa hal antara lain, pemerataan guru berfkualifikasi melalui zonasi pendidikan, Optimalisasi KKG untuk meningkatkan kapasitas guru yang belum memiliki kualifikasi S-1, dan peningkatan alokasi anggaran untuk memberikan beasiswa bagi guru yang belum berkualifikasi.

Dengan adanya NPD diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga dapat berkolaborasi untuk ikut meningkatkan kualitas pendidikan baik di tingkat kabupaten/kota, maupun Provinsi Kepulauan Riau.

Selain itu, seluruh lapisan masyarakat dapat juga ikut memantau potret kinerja pendidikan melalui aplikasi NPD pada laman http://npd.kemdikbud.go.id dan juga melalui android dengan mengunduh aplikasi di playstore dengan kata kunci “neraca pendidikan daerah”.

Tidak hanya itu, PASKA juga sudah membuat laman khusus simulasi pengalokasian anggaran pendidikan melalui  aplikasi permainan “Bagaimana Jika Kamu Menjadi Kepala Daerah?”,  agi mereka yang ingin mencoba bisa mengakses di http://npd.kemdikbud.go.id/simulasi.

(rls/ruz)


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews