Batam - Operasi Tangkap Tangan (OTT) staf Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan (KP2K) Batam terkait  surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi mengundang kekhawatiran dari Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. 

Surat rekomendasi pembelian BBM tersebut untuk kuota sebesar 7.000 liter per bulan. Dengan brang bukti OTT uang tunai 500 SGD. 

"Oh iya-ya, kalau ada pertanyaan begitu jangan-jangan bener," kata Rudi, Rabu (28/82019).

Rudi tampak terkejut terkait kasus yang dipertanyakan wartawan. Setelah wartawan bertanya dinas mana saja yang berhubungan dengan rekomendasi BBM bersubsidi tersebut, dia khawatir jika ada dinas lainnya di lingkup kerja Pemko Batam ada yang turut terlibat. 

"Begini saja coba, tanya siapa saja yang kasih rekom untuk rekomendasi BBM Coba panggil semua kepala dinasnya. Kabid sama kasi kita panggil semua," ujarnya kepada salah satu pegawai. 

Baca: Saber Pungli Dalami Penyelewengan BBM Bersubsidi Oknum Dinas KP2K Batam

Rudi pun langsung meminta pegawainya untuk memanggil seluruh kepala dinas dan membuat jadwal rapat secepatnya. 

Kasus pungli dan korupsi di Pemko Batam, bukan pertama kalinya terjadi di lingkup kerja Pemko Batam. Bahkan untuk mencegah hal serupa teradi, Rudi bahkan berencana menaikkan tunjangan kinerja bagi staf. 

Namun pertanyaan wartawan, terkait pungli rekomendasi BBM bersubsidi tersebut membuatnya tak tenang. Sehingga dirinya langsung ikut bertindak untuk menyelidiki. 

"Saya kira mana tahu ada lagi yang terlibat. Sekarang ya jangan nanti," pintanya. 

Sebelumnya, Ketua Tim Saber Pungli Polresta Barelang, AKBP Mudji Supriyadi mengatakan pihaknya juga akan mendalami penyelewengan surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal itu karena uang suap yang diterima terbilang besar dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lainnya. 

(das)