DPRD Pangkas Usulan Dana Pengawasan Pilkada Bintan

DPRD Pangkas Usulan Dana Pengawasan Pilkada Bintan

Suasana rapat membahas Pilkada 2020 di DPRD Bintan. (Foto: istimewa)

Bintan - Rapat pembahasan dana hibah untuk pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 antara Bawaslu, Tim TAPD dan Banggar Bintan di Gedung DPRD Bintan, Rabu (28/8/2019) berjalan alot.

Pasalnya besaran dana pengawasan pilkada yang diusulkan Bawaslu Bintan sebesar Rp 7,5 miliar tidak disepakati. Bahkan dewan memangkas usulan dana mereka dengan dalih kondisi kemampuan APBD Murni Bintan tahun depan.

Ketua Bawaslu Bintan, Febridinata mengatakan sebenarnya dana pengawasan Pilkada Bintan 2020 yang diusulkan pertama kali sebesar Rp 10,6 miliar. Namun pihaknya telah melakukan efisiensi sedini mungkin sehingga mendapatkan angka finalnya Rp 7,5 miliar.

“Jadi dana kebutuhan pengawasan pilkada terakhir yang kita usulkan ke Pemkab Bintan Rp 7,5 miliar. Itu sudah dilakukan efisiensi dan besaran dana itulah yang dibutuhkan,” ujar Febri.

Namun saat rapat bersama Tim TAPD dan Banggar DPRD Bintan, dana hibah untuk pengawasan pilkada hanya disetujui Rp 5,5 miliar atau turun sebanyak Rp 2 miliar dari besaran yang diusulkannya.

Spontan Bawaslu Bintan menolak besaran dana hibah yang dialokasikan tersebut. Pihaknya tetap bersih keras untuk mendapatkan dana sesuai yang dibutuhkan agar pesta demokrasi itu bisa berjalan lancar. Namun hingga rapat ditutup belum juga ditemukan kesepakatan bersama.

“Kami sudah sampaikan pertimbangan-pertimbangan terhadap tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) kami ke TAPD dan Banggar DPRD. Mulai dari melakukan pencegahan,  pengawasan dan penindakan dalam pilkada tahun depan. Tapi tetap saja tidak ada titik temunya,” jelasnya.

Usai rapat, Bawaslu Bintan langsung kembali ke kantor sekretariat. Namun beberapa jam kemudian, Banggar DPRD Bintan menghubungi pihaknya. Dalam komunikasi itu, mereka siap melakukan penambahan dana hibah dari besaran awal yang disetujui.

Meskipun bertambah, alokasi dana hibah yang akan didapatkan Bawaslu Bintan tetap tidak sesuai dengan besaran yang diusulkan. Namun pihaknya tetap akan berupaya semaksimal mungkin menjalankan tupoksi dalam pesta demokrasi 2020 nanti.

“Awalnya mereka setujui Rp 5,5 miliar. Namun setelah mereka lakukan rapat internal akhirnya disepakati untuk menambahkan. Alhamdulillah jelang sore tadi mereka kabarkan tambah Rp 750 juta lagi. Jadi total dana hibah yang mereka alokasikan ke kami sebesar Rp 6,25 miliar. Semoga Pilkada 2020 nanti berjalan lancar, aman dan jujur dalam pelaksanaannya,” ucapnya. 

(ary)
 


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews