Batam - Pemadaman listrik sering terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Batam. Kondisi membuat warga kelimpungan, lantaran tak jarang listrik padam di waktu-waktu produktif.

Kondisi ini menjadi sorotan anggota DPRD Batam, Uba Ingan Sigalingging. Politikus Partai Hanura itu meminta PLN Batam transparan dengan kondisi sesungguhnya yang terjadi dengan sistem kelistrikan di Kota Industri ini.

Uba menduga PLN Batam mengalami krisis keuangan sehingga berimbas kepada merosotnya pelayanan kepada pelanggan listrik.

"Jadi bukan persoalan teknis semata, tapi saya menduga perusahaan itu mengalami krisis keuangan," kata Uba, Jumat (16/8/2019).

Dia menyebut alasan kerusakan mesin pembangkit di PLTGU Panaran dan PLTGU Tanjung Uncang sudah pernah diungkapkan pada pemadaman yang sempat terjadi di semester pertama 2019. 

Sebagai profesional, PLN Batam seharusnya sudah memahami daya kemampuan alat yang mereka miliki dan gunakan. Peralatan sejak pertama beli sudah bisa terukur semua, baik kemampuan, kapasitasnya dan daya tahannya. 

“Seperti beli mobil lah mereka tahu berapa sih batas maksimalnya sampai tak rusak dan sebagainya, setelah itu oke lah harus ada servis segala macam,” tuturnya. 

Dalam etika bisnis, sebagai lembaga pengelolan orientasi profit seharusnya PLN punya standar pelayanan yang bisa  menjamin kepuasaan publik. Etika ini dinilai Uba tidak dimiliki PLN sebagai sebuah korporasi.

Menyikapi kondisi ini, Uba berharap ada suara dari pemerintah Kota Batam, termasuk Pemprov Kepri, untuk lebih proaktif.  Seperti berbicara ke pemerintah pusat, yakni DPR RI dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memastikan pasukan listrik di Batam tidak terganggu. 

Pemadaman yang terjadi, berdampak langsung pada masyarakat dan juga bisnis, dan kemungkinan buruk  yang bisa terjadi, munculnya ketidakpercayaan investor terhadap Batam 

“Contohnya pada National Day Singapura kemarin, kunjungan ramai ke Batam namun listrik mati dimana-dimana, ini imagenya sangat jelek sekali. Padahal hampir full semua orang singapura datang ke Batam,” ungkapnya. 

Kedepannya Pemprov juga diharapkan menggunakan kewenangannya melalui DPRD Provinsi Kepri membuat Perda tentang ketenaga listrikan yang bisa  mengatur bahwa peran pemerintah itu terlibat secara aktif di dalam menjaga kepentingan masyarakat. 

Jika memungkinkan, muncul opsi-opsi pengelola listrik yang berbeda, sehingga tidak ada lagi  monopoli industri jaringan kelistrikan di Batam seperti saat ini, dan pemadaman diharapkan tidak terjadi lagi kedepannya terutama kawasan industri. 

“PLN hanya jual arus saja. Namun saya masih ada satu harapan bagi PLN harus dapat transparan mengenai akuntabilitas profitnya, itu perlu. Walaupun ini swasta tapi melayani kepentingan publik,” ujarnya. 

“Saya yakin banyak di PLN ini yang punya integritas, punya kemampuan kerja baik, itu sisi lain. Ini tetap harus ada perbaikan semua terutama pada SDM,” imbuhnya.

Sementara itu, Denny Hendri Wijaya, Corporate Secretary bright PLN Batam menyampaikan merosotnya kemampuan pasokan listrik ke pelanggan disebabkan belum selesainya perbaikan Pembangkit Gas Turbin PLTGU Tanjung Uncang dan Gas Turbin PLTGU PT DEB Panaran.

Pemadaman yang terjadi pada beberapa hari terakhir ini karena adanya gangguan pada pembangkit skala kecil dan terjadi lonjakan pemakaian listrik akibat cuaca yang relatif panas, maka dari itu mengakibatkan kekurangan pasokan pada beban puncak siang dan malam.

Apabila terjadi kekurangan pasokan listrik maka bright PLN Batam akan segera publikasikan jadwal pemadaman melalui website dan media sosial lainnya sehingga dapat sampai kepada pelanggan. Demikian sebaliknya jika pasokan daya listrik tercukupi maka pemadaman tidak terjadi. 

"Mewakili segenap Manajemen bright PLN Batam kami mohon maaf atas kondisi yang terjadi dan bright PLN Batam tetap berkomitmen untuk selalu memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat Pulau Batam,” ujar Denny.

(das)